Belum Sejahtera, Kaltim terus Perjuangkan Otonomi Khusus

VIVABORNEO.COM,  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan terus memperjuangkan Otonomi Khusus (Otsus) kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta dalam hal perimbangan keuangan bagi daerah yang berkeadilan.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan otonomi khusus yang diperjuangkan Kaltim adalah Otsus yang damai tanpa anarki dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).“Kita ingin Otsus ini berjalan dengan damai dan tanpa ada kekerasan. Jadi tuntutan Kaltim tidak Otsus seperti yang pernah diminta oleh Aceh dan Papua,” tegasnya saat sambutan pada Diskusi Publik AFI Institute di Samarinda, Rabu malam pekan lalu (27/5/15).

Awang Faroek berkeluh kesah bahwa pembangunan di Kalimantan, termasuk di Kaltim saat ini berjalan lambat jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia, apalagi jika dibandingkan dengan pembangunan di pulau Jawa.

Padahal, ujar Awang Faroek, pembangunan harus adil dan merata apalagi Kaltim termasuk provinsi yang ikut menyumbang dana bagi pembangunan Indonesia  yang sangat besar, namun yang “dikembalikan” ke Kaltim dalam bentuk APBD masih dirasa Gubernur Kaltim tidak memadai.

“Rakyat Kaltim juga ingin jalan tol, kereta api, ketersediaan listrik dan lain sebagainya dibangun dan dinikmati oleh rakyat Kaltim. Selama ini pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa,” tegasnya.

Dalam diskusi yang mengambil tema “Optimalisasi percepatan Pembangunan Kaltim menuju Terwujudnya Pemerataan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat” digegas oleh AFI Institute, yang merupakan lembaga nirlaba bergerak di bidang pendidikan dan penelitian.

Dijelaskan Awang Faroek, perjuangan Otsus Kaltim di Pemerintah Pusat akan dilaksanakan jika ada persetujuan dari DPR. Karena, perjuangan Kaltim dalam menuntut perimbangan keuangan ini berada dalam bingkai NKRI dan dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi.

Pemerintah Provinsi Kaltim akan menunjuk Djaffar Siddiq sebagai wakil Kaltim di Jakarta. Pengalaman 30 tahun Jaffar Siddiq sebagai anggota DPR diharapkan akan mampu mengkomunikasikan keinginan Kaltim kepada pada anggota DPR.

Menurut Awang Faroek, perjuangan Kaltim menuntut keadilan pemerataan pembangunan melalui perimbangan dana yang lebih besar ini juga dilirik oleh empat provinsi lainnya yaitu Kalimantan Selatan, Tengah dan Barat. Bahkan Provinsi Riau dan beberapa provinsi di Sumatera juga “mengintip” perjuangan Kaltim ini.

“Beberapa provinsi di Kalimantan dan Sumatera juga ikut mengamati perjuangan Kaltim di Pusat. Jika kita berhasil, maka mereka juga akan memperjuangkan hal yang sama dikemudian hari,” ujar Awang Faroek.

Dalam diskusi publik yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ini menghadirkan pembicara dan akademisi tingkat nasional dan daerah yaitu Djohermansyah Djohan yang merupakan Dirjen Otonomi Daerah, Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar dari UGM, Refli Harun dari Universitas Indonesia  dan Aji Sofyan dari Universitas Mulawarman Samarinda. (vb/yul)

 

---