Capaian Pembangunan Kaltim Terdampak Pandemi Covid-19

SAMARINDA – Terjadinya Pandemi COVID- 19 membawa dampak negatif terhadap capaian pembangunan di Kaltim. Beberapa Indikator utama pembangunan terutama pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran akan mengalami kontraksi atau penurunan capaian dari target yang telah ditetapkan.

Persentase kemiskinan Provinsi Kaltim pada tahun 2019 mencapai 5,94 persen diperkirakan akan meningkat mencapai 7 persen di tahun 2020. Pengangguran diperkirakan akan meningkat dari 6,09 persen di tahun 2019 menjadi 8,06 – 9,04 persen di tahun 2020.

Hal tersebut disampaikan Kaltim Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekrprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor pada acara diskusi daring melalui webshare yang digelar United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC) bersama pemerintah pusat dan daerah membahas komitmen pemda dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Jumat (12/6/2020).

Kegiatan menghadirkan narasumber pusat Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan selaku Kepala Sekretariat Koordinasi Nasional SDGs, Amalia Adininggar Widayasanti dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyoto Suwignyo.

Dari daerah, hadir sebagai narasumber dari Kaltim Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekrprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Kepala Satpol PP I Gede Yusa, dan perwakilan Bappeda Kaltim Saur PT.

Selain Kaltim juga dihadirkan sebagai narasumber Walikota Gorontalo Marten A Taha, Walikota Bengkulu Helmi Hasan yang diwakili Kepala Balelitbang Bengkulu, dan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan diwakili Deputi Gubernur.

Pada kesempatan itu, Jauhar menyebut berdasarkan hasil kajian proyeksi kesiapan daerah menyongsong SDGs yang dilakukan SDGs Center Universitas Padjajaran menunjukan Provinsi Kaltim memiliki skor 2,49.

“Ini menunjukan Kaltim merupakan Provinsi yang relatif paling siap untuk mewujudkan target SDGs 2030,” katanya.

Dibuktikan pada periode RPJMD Kaltim 2019-2023 sudah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) untuk pastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dapat dukungan provinsi dan kabupaten/kota se Kaltim.

RAD TPB ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur dan setiap tahun dipastikan dapat diidentifikasi program dan jegiatan pembangunan daerah dan besaran alokasi dana yang diarahkan untuk pencapaian masing-masing tujuan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Identifikasi tersebut dilakukan melalui mekanisme penandaan (tagging) pada proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur adalah 4,77 persen, dengan adanya COVID- 19 maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan pada kisaran 0,76 sampai (-) 1,38.

Dalam upaya untuk menanggulangi dampak buruk dari COVID- 19, Pemprov Kaltim telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp500 miliar. Untuk fokus penanganan kesehatan dialokasikan sebesar Rp250 miliar, fokus penanganan dampak ekonomi dialokasikan sebesar Rp95 miliar, dan fokus jaring pengaman sosial dialokasikan Rp155 miliar.

Untuk diketahui, kegiatan bertujuan mengukur komitmen daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Kegiatan webshare dalam upaya membantu pemerintah daerah dan kota baik di Indonesia maupun di kawasan Asia dalam penanganan COVID-19.

UCLG ASPAC juga telah mengumpulkan pembelajaran pemerintah daerah dan pemerintah kota di ASEAN dalam mengatasi pandemi.

Kegiatan bertujuan Mengetahui berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam menyusun skenario baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pasca pandemi. Kemudian mengetahui sejauh mana komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian 169 target dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan 2020-2030 pasca pandemi.

Sebelum webshare dimulai peserta diminta mengisi survey untuk ukur 3 tujuan paling terdampak pandemi dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasilnya paling tinggi tujuan 1 (kemiskinan), tujuan 3 (kesehatan), dan tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). (AM)

---