Disdikbud Kaltim Tegaskan Tidak Ada Pungutan di Sekolah Negeri

SAMARINDA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kembali, sekolah-sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa maupun orang tua.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmad Ramadhan, menyikapi masih adanya laporan di lapangan tentang dugaan pungutan di sejumlah sekolah negeri.

Dijelaskan, sudah sejak lama Disdikbud Provinsi tidak membolehkan pungutan. Buku disiapkan.

“Bahkan program GratisPol juga mencakup seragam, sepatu, dan tas,” ujar Rahmad, Rabu (25/6/2025).

Dikatakan, seluruh kebutuhan dasar operasional pendidikan sudah ditanggung melalui Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dialokasikan pemerintah. Anggaran tersebut tidak hanya mencakup fasilitas siswa, tetapi juga diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana pendukung pembelajaran.

Ia menambahkan, program GratisPol yang telah dijalankan Pemprov Kaltim bertujuan agar menghapus semua bentuk hambatan ekonomi yang mengakses pendidikan, khususnya di jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi.

“Harapannya, dengan adanya program ini, tidak ada lagi alasan anak-anak tidak sekolah karena persoalan biaya. Semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah,” tegasnya.

Mengenai adanya laporan pungutan di tingkat sekolah, Rahmad menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pengawas dan kepala sekolah di masing-masing wilayah untuk memastikan kebijakan ini dijalankan sepenuhnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar di sekolah-sekolah negeri.

“Transparansi dan pengawasan publik sangat penting agar kebijakan pendidikan gratis bisa terlaksana dengan baik,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

---