Kabupaten Paser Raih Anugerah Parahita Ekapraya

TANA PASER-Kabupaten Paser untuk kedua kalinya meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) RI sebagai daerah yang berkomitmen terhadap program pemberdayaan perempuan dan pengarustama gender.

Penghargaan diterima Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Paser, Amir Faisol mewakili Bupati dr Fahmi Fadli, baru-baru ini.

Bupati Paser dr. Fahmi Fadli mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan pencapaian dari DP2KBP3A Paser yang telah memberikan kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan hingga mendapatkan penghargaan yang kedua kalinya. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat agar bisa meningkat lagi.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Harapan Saya tahun berikutnya bisa menjadi Madya, semoga dengan diberikannya penghargaan ini pak Amir beserta staf akan lebih semangat lagi menjalankan programnya,”kata Bupati Fahmi usai menerima penghargaan yang diberikan Kepala DP2KBP3A Paser Amir Faisol di Ruang Kerja Bupati Paser, Rabu (19/6/2024).

Fahmi menyatakan siap mendukung penuh kegiatan yang dilakukan DP2KBP3A Paser terkait program pemberdayaan perempuan dan pengarustama gender di Paser. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan anggaran bisa segera berkoordinasi.

“Kami akan memberikan dukungan pada kegiatan-kegiatan yang membangun untuk kemajuan Paser,” ujarnya.

Sementara itu Kepala DP2KBP3A Paser Amir Faisol mengatakan, dalam waktu dekat ini Pemkab Paser akan menerima penghargaan Manggala Karya Kencana yang akan menerima Bupati Paser bersama Ibu Shinta Fahmi Fadli atas penghargaan penurunan Stunting pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas).

“Persentase stunting di Kabupaten Paser saat ini sudah mengalami penurunan sebanyak 2,5 persen. Saat ini angka stunting di Kabupaten Paser sebesar 22,4 persen,” ujarnya.

Ia juga meminta waktu kepada Bupati Paser untuk melakukan pertemuan dengan perangkat daerah lain dalam program pemberdayaan perempuan.

“Karena setiap perangkat daerah memiliki porsinya untuk melakukan atau mengelola kegiatan pemberdayaan perempuan di setiap instansinya,” ujarnya. (adv)

---