Konsulat RI di Kota Tawau Kunjungi Pemprov Kaltim

SAMARINDA – vivaborne.com – Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan RI Tawau, Muhammad Soleh mengunjungi Pemerintah Provinsi Kaltim dan diterima oleh Wakil Gubernur Kaltim, H Farid Wadjdy di ruang kerjanya, Selasa (12/6).

Muhammad Soleh yang datang bersama istri,  juga didampingi  Wakil Konsul, Muhammad Ramdhan dan Komisaris Pol. Fibri Karpiananto sebagai Liaison Officer Polri.Kepala Perwakilan RI Konsul Tawau, Muhammad Soleh menjelaskan Konsulat Tawau yang baru terbentuk Desember tahun lalu, terus mengadakan sosialisasi dan penguatan instusi ke kabupaten/kota serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  terkait agar dapat lebih memahami fungsi dan tugas Konsulat RI Tawau.

“Tugas utama serta visi dan misi Konsulat RI di Tawau adalah memberikan perlindungan massal bagi warganegara Indonesia di luar negeri. Salah satu yang telah dilakukan adalah memfasilitasi  WNI yang berada di wilayah Malaysia untuk melengkapi dokumen-dokumen kerja. Realisasi yang telah dicapai berjumlah 980 orang yang umumnya tinggal di perkebunan-perkebunan,” ujarnya.

Kegiatan lainnya adalah people to people contect, yaitu kegiatan antar dua wilayah dengan mengadakan kegiatan bersama yang sifatnya kekeluargaan seperti yang baru-baru ini terlaksana yaitu fun bike antar masyarakat Tawau dan Sebatik.

Sedangkan Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy mengatakan sangat banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh Kaltim karena wilayahnya berbatasan langsung baik darat dan laut dengan Malaysia, terutama di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan  yang berbatasan langsung dengan Kota Tawau Malaysia Timur.

Wagub menjelaskan tingginya arus lalu lintas barang dan manusia di Kabupaten Nunukan, menjadikan Kota Nunukan sebagai pintu masuk sekaligus pintu keluar bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di Malaysia.

“Ironisnya, tambah Wagub, dari ratusan ribu jumlah tenaga kerja tersebut hanya sekitar 500 orang saja yang berasal dari Kaltim. Sisanya berasal dari provinsi-provinsi di Sulawesi, Jawa dan nusa Tenggara. Yang menyedihkan, sebagian dari jumlah tersebut adalah para pekerja illegal dengan dokumen seadanya,” ujar Wagub.(vb/yul)

---