ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Pemerintah Diminta Laksanakan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

June 14, 2023 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

SANGATTA– Sekertaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat  DPRD Kutim, Imam Turmudzi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), agar  program pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap wilayah yang tersebar pada 18 kecamatan porsinya bisa lebih seimbang.

“Jangan terlalu jauh lah perbedaanya antara pembangunan yang akan dilaksanakan di kota maupun desa. Sebab, jika tidak seimbang, dikhawatirkan terjadi gejolak sosial dan menjadi kecemburuan sosial,” ujar Imam Turmudzi.

Imam Turmudzi

Politisi asal Kecamatan Muara Bengkal ini mencontohkan, apabila suatu wilayah dilakukan peningkatan infrastruktur jalan berupa aspal atau beton, pemerintah juga bisa melakukan hal yang sama di daerah lain. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemerataan pembangunan, sehingga  bisa sama-sama dirasakan masyarakat di 18 Kecamatan.

“Kalau tidak betol, yah, minimal ada agregat jalan. Hal ini dimaksudkan, supaya masyarakat tidak kesusahan saat melintasi jalan yang sebagian becek, lantaran masih berupa tanah. Terutama saat musim hujan, seperti saat ini, kondisinya sangat memprihatinkan,” cerita Turmudzi.

Dikatakan, pemerataan perlu dilakukan bertujuan untuk  memastikan bahwa pembangunan dan peningkatan ekonomi di daerah berjalan dengan baik. Terutama di daerah-daerah yang saat ini masih sangat minim tersentuh program pembangunan.

Apabila pelaksanaan pembangunan merata di semua daerah,  tentunya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Setidaknya warga dapat merasakan infrastruktur yang nyaman, seperti yang diharapkan semua pihak.

“Misalnya dengan adanya infrastruktur jalan yang mulus dan nyaman. Selain mencegah terjadinya kecelakaan tunggal, masyarakat juga bisa beraktivitas aman dan nyaman setiap harinya. Dalam melakukan aktivitas juga tidak ada kendala berarti,” imbuhnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menenkankan, agar pemerintah tidak hanya menentukan skala prioritas pembangunan semata, namun perlu juga memperhatikan pemerataan. (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.