Pemprov Kaltim Desak Pertamina Transparan Dugaan Pencemaran di Sanga-sanga

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat fungsi pengawasannya terhadap industri migas, menyusul dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah operasi migas Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Perhatian serius diberikan lantaran insiden tersebut dinilai berpotensi merusak perairan dan ekosistem di sekitarnya, sekaligus membahayakan masyarakat di wilayah terdampak.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan, pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dan Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), dua perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Investigasi internal kini tengah dilakukan perusahaan agar memastikan penyebab insiden dan kemungkinan kebocoran minyak.

“Kami sudah berbicara langsung dengan pihak PHM dan PHSS untuk meminta penjelasan awal,” kata Seno Aji, Selasa (24/6/2025).

Meski hasil akhir investigasi dari pihak perusahaan belum diterima, Seno menyatakan, Pemprov Kaltim menuntut keterbukaan informasi dan langkah penanganan yang bertanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat.

“Nanti kalau hasilnya sudah keluar, akan kami sampaikan ke publik,” tegasnya.

Pemprov juga menuntut agar perusahaan memiliki rencana mitigasi yang konkret. Jika pencemaran terbukti terjadi, langkah-langkah pemulihan lingkungan harus segera dilakukan, mengingat hak masyarakat atas lingkungan yang sehat harus menjadi prioritas utama.

“Kalau terbukti ada pencemaran, perusahaan wajib segera lakukan pemulihan,” tutupnya.

Kasus ini menjadi cerminan pentingnya pengawasan ketat terhadap industri ekstraktif di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai fasilitator investasi, tetapi juga pelindung lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas industri. (yud/adv diskominfo kaltim)

---