Pemprov Kaltim Dorong Insentif Guru di Daerah 3T

SAMARINDA – Perhatian terhadap nasib guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu fokus serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Pada Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama, Jalan Teuku Umar Samarinda. Senin (23/6/2025).

Wagub Kaltim Seno Aji menyampaikan, pihaknya terus memperjuangkan nasib guru honorer binaan Pemprov Kaltim yang belum masuk Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Memang saat ini ada guru yang belum masuk Program PPPK. Karena itu, kita berupaya memperjuangkan nasib para guru ini,” ujar Wagub Seno Aji usai rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Pemprov Kaltim, telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian PAN-RB agar membuka kembali kuota formasi PPPK guru. Namun di tengah keterbatasan formasi nasional, upaya menjaga kesejahteraan tetap dilakukan melalui alokasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diberikan kepada guru-guru di wilayah 3T.

“Pemberian BOSP agar guru-guru terus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut,” jelasnya.

Ia juga mengakui masih banyak guru yang lebih memilih mengajar di kota.

“Karena itu, ini tetap menjadi perhatian Pemprov Kaltim, agar para guru di wilayah 3T bisa mendapatkan insentif dari Pemprov Kaltim,” tegasnya.

Rapat paripurna ini turut membahas tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Hadir dirapat tersebut 35 anggota DPRD, unsur pimpinan, Forkopimda Kaltim, dan jajaran pejabat eselon II dan III Pemprov Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

---