Sektor Pariwisata Bisa Dijadikan PAD Andalan

SANGATTA  –  Sudah saatnya Kutim mulai melirik ke sektor pariwisata.  Potensinya di sektor cukup bagus untuk dikembangkan yang lebih baik lagi. Tentunya didukung semua lini, mulai infrastruktur sampai sarana dan prasarana yang dilengkapi. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pendaptan daerah dari sektor pertambangan batubara, minyak dan gas,

“Jika tidak dimulai sekarang, suatu saat nanti Kutim bakal tertinggal jauh dengan daeah lain di Kaltim. Sebab, kabupaten/kota di Kaltim sudah berbenah menangani sektor pariwisata dengan serius, untuk dijadikan sumber PAD di masa mendatang,”  kata anggota DPRD Kutim Yuli Sap’an.

Menurutnya, sektor pariwisata suatu saat nanti bisa dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) andalan bagi Kutim. Tentunya harus dibenahi sejak sekarang dengan baik. Sehingga suatu saat nanti, pendapatan dari dana bagi hasil akan habis pada masanya.

Yuli Sap’an  meminta agar pemerintah daerah lebih mengoptimalkan dalam mencari sumber PendapatanAasli  Daerah (PAD) melalui sektor retribusi maupu pajak untuk menunjang program pembangunan.

“Kita ambil contoh di Rumah Saki Umum Daerah (RSUD) Kudungga yang sekarang  sudah ada retribusi. Ini merupakan langkah yang cukup baik. Sehingga pemasukan dari retribusi itu bisa membantu untuk oprasional mereka (rumah sakit) sendiri,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menilai, secara umum Pemerintah Kabupaten KutaiTimur (Pemkab Kutim) belum sepenuhnya memaksimalkan potensi PAD yang ada. Untuk itu, dirinya meminta kepada Orgganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera mendata ulang semua obyek pajak dan retribusi yang ada.

“Termasuk dari sektor pariwisata yang saat ini kita belum terlilihat ada langkah yang diambil. Ini juga menjadi tantangan bagi Pemkab Kutim agar bisa mengarah ke sana (penarikan retribusi). Langkah ini akan membantu pemerintah dalam memaksimalkan potensi PAD tersebut,” imbuhnya.

Dorongan tersebut, menurut anggota komisi D DPRD Kutim Bidang Kesejahteraan Rakyat ini bukan tanpa sebab. Sebab, hingga saat ini daerah masih mengantungkan pembiayaan pembangunannya melalui dana bagi hasil sektor pertambangan batubara, gas dan minyak dari pemerintah pusat.  Ke depan, apabila kebijakan tersebut (dana bagi hasil) tidak bisa lagi dinikmati, melalui optimalisasi PAD, Kutim sudah siap untuk melanjutkan pembangunan  secara mandiri.

“Tambang ada masanya. Kita harus bisa merambah ke sektor lain. Salah satunya melalui  pariwisata yang juga banyak dilakukan di daerah lain di Indonesia. Saya rasa Kutim bisa melakukan itu, asal pemerintah mau,” ujar  Yuli Sap’an.  (adv)

---