Bangku Kosong di SD Negeri Samarinda, DPRD Kaltim Soroti Menurunnya Kepercayaan Publik

SAMARINDA – Di balik banyaknya sekolah dasar (SD) negeri yang tersedia di Kota Samarinda, tersimpan kegelisahan yang semakin nyata. Ribuan bangku kosong tanpa peserta didik. Fenomena ini tak sekadar soal kapasitas tak terisi, namun mencerminkan perubahan preferensi masyarakat memilih pendidikan dasar bagi anak-anak mereka.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menilai kondisi ini sebagai sinyal penting yang harus segera ditindak lanjuti pemerintah daerah. Menurutnya, rendahnya jumlah siswa di sekolah negeri perlu dilihat secara objektif dan menyeluruh.

“Fakta ini harus dilihat secara objektif. Di satu sisi, kita memiliki kapasitas yang cukup besar, namun di sisi lain, banyak orang tua justru memilih menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta. Hal ini menjadi indikator bahwa kepercayaan publik terhadap sekolah negeri perlu diperkuat,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).

Data terbaru menunjukkan lebih dari 2 ribu bangku kosong di SD negeri di Samarinda. Bagi Darlis, ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan sekolah negeri.

“Realitanya, banyak sekolah swasta di Samarinda yang mampu memberikan layanan pendidikan lebih baik, baik dari segi fasilitas maupun metode pembelajaran. Ini menjadi tantangan besar bagi sekolah negeri untuk meningkatkan kualitasnya secara menyeluruh,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pendidikan dasar adalah fondasi utama pembentukan karakter dan intelektualitas anak. Karena itu, orang tua sangat berhati-hati dalam memilih sekolah, terutama di jenjang SD yang notabene masih sangat bergantung pada kedekatan emosional dan geografis.

“Berbeda dengan jenjang pendidikan menengah atas, di mana anak-anak sudah lebih mandiri dan orang tua bersedia mengizinkan mereka bersekolah di luar kota atau pulau. Untuk SD, mereka akan memilih yang terbaik di sekitar tempat tinggal, sekalipun itu sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi,” tambahnya.

Ia mewanti-wanti, apabila tren penurunan jumlah siswa di sekolah negeri terus berlanjut, bisa saja pemerintah pusat mengambil langkah evaluasi menyeluruh, bahkan kemungkinan rasionalisasi atau penutupan sekolah.

“Apabila rasio siswa terus menurun, dan bangku-bangku kosong semakin banyak, bukan tidak mungkin kebijakan rasionalisasi atau penutupan akan diambil. Ini tentu menjadi skenario yang harus kita hindari bersama,” tegasnya.

Sebagai upaya antisipatif, ia mendorong pemerintah daerah agar melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah negeri. Mulai dari peningkatan kompetensi guru, modernisasi infrastruktur, hingga pembaruan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan generasi saat ini.

“Ini harus menjadi perhatian bersama. Sekolah negeri jangan sampai hanya menjadi pilihan alternatif. Justru harus menjadi pilihan utama karena menawarkan mutu pendidikan yang kompetitif,” tutupnya. (yud/adv/drpd)

---