Dinas Pariwisata Kaltim Awasi Parkir Liar di Destinasi Wisata Kaltim

SAMARINDA— Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) menegaskan pentingnya koordinasi lintas pihak untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) dan parkir yang tidak resmi di kawasan destinasi wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan, pungutan di destinasi wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan masuk ke pendapatan daerah.

“Kalau misalnya ada kesepakatan pungut atau apa, itu kan harus koordinasi dulu dengan Dispar setempat. Kalau pemungutannya resmi, tentu ada retribusinya yang masuk ke pemerintah,” jelas Ririn saat ditemui di Samarinda, Selasa (1/7/2025).

Ia mengatakan, jika terdapat penetapan tarif parkir misalnya, harus terlebih dahulu disepakati bersama pemerintah desa maupun Dispar kabupaten/kota setempat. Dengan begitu, pendapatan parkir dapat dicatat dan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk sektor pariwisata.

“Kalau ada kesepakatan tarif parkir, itu harus ditetapkan bersama desa setempat dan dikoordinasikan juga dengan Dispar kabupaten/kota. Jadi memang tidak boleh sembarangan,” tegasnya.

Ririn menekankan, praktik parkir liar tanpa pengawasan seringkali merugikan wisatawan sekaligus menimbulkan citra buruk bagi destinasi wisata. Oleh sebab itu, pihaknya terus mengingatkan pengelola destinasi maupun masyarakat agar setiap pungutan memiliki legalitas.

“Kalau sekadar kalian (menarik uang parkir) tanpa dasar, itu kan tidak benar. Tapi di sini (Kaltim) sebenarnya tidak terlalu banyak kejadian seperti itu. Kita tetap waspada,” katanya.

Ke depan, Dispar Kaltim juga akan menggencarkan sosialisasi kepada pemerintah desa, pengelola wisata, serta komunitas lokal agar sadar pentingnya transparansi penarikan retribusi wisata. Dengan demikian, diharapkan wisatawan merasa nyaman berkunjung tanpa dibebani pungutan ilegal yang tidak jelas peruntukannya. (yud/adv diskominfo kaltim)

---