DPRD Kaltim Desak Pemprov Serius Siapkan Fasilitas Sekolah Rakyat di Samarinda

SAMARINDA – Sorotan tajam datang dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur terkait persiapan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda. Anggota Komisi IV, Darlis Pattalongi, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan mundurnya pelaksanaan program yang digagas Kementerian Sosial tersebut, akibat minimnya kesiapan fasilitas pendukung di lokasi yang telah ditunjuk.

Penetapan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) sebagai tempat pelaksanaan Sekolah Rakyat rupanya belum diiringi dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Hingga kini, BPMP hanya menyediakan bangunan fisik tanpa perlengkapan dasar seperti tempat tidur, meja belajar, dan kebutuhan lainnya yang penting agar menunjang kegiatan belajar.

“Ini sangat kami sayangkan. Jangan sampai program nasional yang merupakan perintah Presiden melalui Kementerian Sosial justru batal dilaksanakan di Samarinda karena kita di daerah tidak siap. Kami harap pemerintah provinsi menaruh perhatian serius terhadap hal ini,” ujar Darlis, Rabu (30/7/2025).

Kekhawatiran Darlis bukan tanpa alasan. Ia menilai, apabila situasi ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin Kementerian Sosial akan mempertimbangkan agar memindahkan lokasi pelaksanaan program ke daerah lain yang lebih siap.

“Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan Samarinda ini malah ditarik kembali Kementerian Sosial karena ketidaksiapan kita. Kalau sudah dipilih tapi tidak ada persiapan, tentu ini sangat disayangkan. Kita bisa rugi besar,” tegasnya.

Kondisi semakin diperparah informasi pekerjaan renovasi fasilitas baru akan dimulai minggu depan. Hal ini menunjukkan kurangnya antisipasi, padahal Sekolah Rakyat merupakan program gratis yang seluruh biayanya ditanggung pemerintah pusat, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau ini tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kita sendiri yang akan kehilangan manfaat besar. Sekolah ini gratis, tanpa membebani APBD, dan pembinaannya dari Kementerian Sosial. Tapi malah kesannya tidak diseriusi,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antar instansi agar memastikan program ini dapat berjalan sesuai rencana. Ia mendorong Dinas Sosial dan seluruh perangkat daerah lainnya agar mengambil langkah cepat dan bersinergi demi memenuhi seluruh persyaratan.

“Kami minta agar semua pihak di lingkungan Pemprov Kaltim saling bersinergi. Ini bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas instansi,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan pengawasan, DPRD Kaltim akan menggelar rapat evaluasi. Dalam rapat tersebut, Dinas Sosial dan seluruh instansi terkait diminta hadir agar melaporkan perkembangan terbaru terkait fasilitas dan kesiapan infrastruktur.

“Rapat ini diharap menjadi momentum agar memastikan semuanya siap. Tidak hanya gedung, tetapi seluruh sarana dan prasarana pendukung harus benar-benar tersedia,” pungkasnya.

Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap hadirnya pendidikan gratis dan inklusif seperti Sekolah Rakyat, Komisi IV DPRD Kaltim berharap agar Pemprov tidak menyia-nyiakan kesempatan langka ini, dan benar-benar menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. (yud/adv/drpd)

---