DPRD Kaltim Desak Pengusutan Menyeluruh Tambang Ilegal di Hutan Pendidikan Unmul

SAMARINDA – Dugaan tambang ilegal yang terjadi di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (KHDTK Unmul) menjadi sinyal kuat bagi DPRD Kalimantan Timur agar membuka tabir lebih luas atas maraknya aktivitas serupa di berbagai wilayah. Kasus ini dipandang bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan indikasi dari masalah sistemik yang telah lama mengakar.

“Saya menduga apa yang terjadi di KHDTK Unmul ini hanyalah puncak dari gunung es. Baru satu kasus yang muncul, dan tidak menutup kemungkinan kasus serupa juga terjadi di wilayah lain, di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” kata Anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, Rabu (30/7/2025).

Pandangan tersebut mencerminkan keprihatinan mendalam akan lemahnya pengawasan terhadap kawasan konservasi, termasuk yang berada di bawah institusi pendidikan. Ia menilai penanganan kasus ini tidak bisa dilakukan secara normatif, melainkan membutuhkan langkah luar biasa dari semua unsur pemerintah dan lembaga terkait.

Para legislator menyepakati, investigasi atas tambang ilegal ini harus dilakukan secara bertahap dan sistematis. Syahariah bahkan menekankan pentingnya kehadiran langsung pimpinan instansi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.

“Kalau kita ingin masalah ini ditangani serius, maka semua pimpinan harus hadir. Saya tidak ingin rapat hanya jadi formalitas tanpa hasil konkret. Karena itu, saya minta rapat mendatang dijadwalkan dengan tenggat waktu yang jelas, misalnya dua minggu, dan hasilnya harus terlihat,” tegasnya.

Ia mengingatkan, penyelesaian kasus tidak cukup hanya menindak pelaku lapangan. Ada indikasi keterlibatan dari unsur internal, termasuk dari kalangan pemerintahan dan dunia akademik.

“Secara pribadi saya yakin, ini tidak mungkin melibatkan satu orang saja. Ada kemungkinan keterlibatan pihak-pihak dari pemerintah, bahkan saya dapat informasi ada juga mahasiswa Unmul yang turut terlibat. Tidak tertutup kemungkinan dosen pun terlibat dalam praktik ini,” ungkapnya.

Dengan mencuatnya dugaan keterlibatan oknum internal, DPRD Kaltim memastikan komitmennya agar terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Rapat lanjutan telah diagendakan dalam waktu dekat agar menyusun langkah-langkah konkret penanganan kasus tambang ilegal yang mencoreng wajah institusi pendidikan.

“Kami tidak akan berhenti di sini. Ini akan terus kami tindak lanjuti dengan lebih serius,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

---