DPRD Kaltim Kejar Penyelesaian LKPJ APBN 2024, Sinkron dengan Agenda KUPA-PPAS

Samarinda – Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 wilayah Kalimantan Timur terus dikebut. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memastikan proses tersebut masih berlangsung dan menjadi fokus utama lembaga legislatif saat ini.

LKPJ ini menjadi instrumen penting mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di daerah. Meski belum rampung, ia menegaskan adanya target penyelesaian dalam waktu dekat.

“Saat ini LKPJ masih dibahas dan belum selesai. Kami perkirakan akhir bulan ini sudah ada perkembangan signifikan,” ujarnya, Rabu (23/7/25).

Ia mengungkapkan, DPRD Kaltim berupaya menyelaraskan penyelesaian LKPJ ini dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS), yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan Juli.

“Penetapan final kemungkinan akan dilakukan pada minggu kedua bulan Juli bersamaan dengan pembahasan KUPA-PPAS,” jelasnya.

LKPJ realisasi APBN bukan sekadar laporan administratif. Menurutnya, dokumen tersebut memiliki fungsi strategis karena menjadi dasar evaluasi kinerja sekaligus rujukan agar menyusun arah kebijakan fiskal di tingkat daerah.

“Dokumen ini menjadi dasar penting dalam melihat efektivitas pengelolaan anggaran, sekaligus sebagai pijakan dalam menyusun arah kebijakan ke depan,” imbuhnya.

Agar memastikan LKPJ rampung sesuai tenggat waktu, DPRD Kaltim terus mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Pembahasan pun dilakukan secara bertahap dan mendalam guna memastikan seluruh aspek penggunaan anggaran tertuang secara transparan dan akuntabel. (yud/adv/dprd)

---