DPRD Kaltim Menilai, Hotel Blue Sky Jadi Sumber PAD Kaltim di Tengah Ibukota

SAMARINDA – Aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta kembali menjadi perhatian setelah Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Hotel Blue Sky, yang dulunya dikenal sebagai Wisma Kaltim. Anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan, menilai keberadaan aset tersebut merupakan salah satu bukti bahwa aset daerah bisa dikelola secara produktif dan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi daerah.

“Dulunya aset ini dikenal sebagai Wisma Kaltim. Saat ini telah dikembangkan menjadi hotel melalui kerja sama antara BUMD Kaltim, PT Mustika Bina Swadaya (MBS), dengan PT Blue Sky,” ujar Firnadi, Rabu (23/7/25).

Menurut Firnadi, mengelola aset daerah di kota besar seperti Jakarta bukan hal mudah, apalagi dengan standar kompetisi yang tinggi di sektor perhotelan. Karena itu, ia menilai capaian ini layak diapresiasi.

“Tidak mudah memiliki dan mengelola aset di Jakarta secara profesional. Hotel ini telah beroperasi kurang lebih sejak tahun 2009, atau hampir 15 tahun berjalan,” terangnya.

Ia menyebut, saat ini manajemen tengah melakukan berbagai langkah pembaruan guna menjaga eksistensi hotel di tengah ketatnya persaingan pasar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset daerah ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang.

“Kami mendapatkan informasi, manajemen PT Blue Sky Pandurata sedang melakukan renovasi serta pembaruan fasilitas agar dapat bersaing di kawasan yang dipenuhi hotel-hotel kelas atas,” jelas Firnadi.

Dengan segala tantangan yang dihadapi, Firnadi mengapresiasi hasil nyata dari pengelolaan aset ini. Ia menyebut kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup signifikan.

“Setidaknya saat ini, aset tersebut telah memberikan kontribusi tetap sebesar kurang lebih Rp900 miliar per tahun kepada APBD Kaltim. Ini tentu capaian yang patut diapresiasi,” ujarnya.

Ia mendorong agar ke depan kerja sama ini tidak berhenti pada capaian saat ini, melainkan terus ditingkatkan guna mengoptimalkan pendapatan dari sektor non-migas.

“Kami berharap pembagian hasil dari pengelolaan aset ini juga bisa ditingkatkan. Dengan begitu, kontribusinya terhadap PAD Kaltim akan semakin signifikan,” tutup Firnadi Ikhsan. (yud/adv/dprd)

---