DPRD Kaltim Tekankan Substansi dan Implementasi Nyata dalam Pengesahan RPJMD 2025–2029

SAMARINDA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menunjukkan peran krusialnya dalam memastikan arah pembangunan provinsi berjalan tepat sasaran. Hal ini tercermin dalam pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim Tahun 2025–2029 pada Rapat Paripurna ke-26. Senin (28/7/2025).

Penetapan tersebut dituangkan Keputusan DPRD Nomor 40 Tahun 2025 dan menjadi penanda komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif agar membangun Kalimantan Timur secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menegaskan, proses pembahasan dilakukan secara menyeluruh, melibatkan diskusi lintas-fraksi dan perangkat daerah. Ia menolak anggapan RPJMD hanya sekadar dokumen administratif.

“Dokumen RPJMD harus mampu menjawab persoalan nyata di Kalimantan Timur. Maka kami tidak hanya melihat dari sisi legalitas, namun juga substansi serta daya implementasinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebelum berlaku penuh sebagai pedoman pembangunan, RPJMD ini akan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri sesuai Pasal 92 ayat 3 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

Dokumen RPJMD 2025–2029 mengakomodasi masukan publik, catatan strategis, serta fokus terhadap isu-isu fundamental seperti pengentasan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, memperkuat pernyataan tersebut dengan menyoroti fungsi pengawasan DPRD agar memastikan arah kebijakan pembangunan tetap konsisten dan berpihak pada masyarakat.

“RPJMD ini akan menjadi acuan lima tahun ke depan. Kita ingin pembangunan tidak hanya fisik, tapi juga menyentuh aspek sumber daya manusia dan keadilan antardaerah,” katanya.

RPJMD akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri agar diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan nasional lainnya. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan program prioritas Pemprov Kaltim.

DPRD menaruh harapan besar agar seluruh perangkat daerah menjalankan program sesuai indikator yang telah dirumuskan secara partisipatif dan realistis. Bukan hanya angka, tetapi dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Pada akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pembangunan ekonomi dan sosial, dalam mewujudkan Kalimantan Timur yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing. (yud/adv/dprd)

---