ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Empat Narasumber Bekali Peserta Raker Kehumasan se-Kaltim

July 10, 2019 by  
Filed under Serba-Serbi

Share this news

SANGATTA – Rapat Kerja (Raker) Kehumasan Se-Kalimantan Timur (Kaltim) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), peserta dari 10 Kabupaten/Kota diberi bekal beberapa hal penting yang harus diketahui dalam dunia kehumasan oleh empat narasumber. Yakni, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Bangun, Pimpinan Perusahaan Surat Kabar Harian (SKH) Tribun Kaltim, DR Pitoyo M Ikom, Kepala Bidang Humas Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kemendagri, DR Aang Witarsa Rofiq M Si, dan Manager Project Management & Evaluation External Affairs & Sustainable Development, Louise Pasireron.

Rapat Kehumasan Se Kaltim, peserta dibekali oleh berbagai ilmu tentang peran humas (Foto: Wak Hedir)

Hendry Bangun, sebagai sosok yang duduk di Dewan Pers, lebih menitikberatkan pembahasan tentang kode etik pers.

“Kami (Dewan Pers) selalu sarankan untuk bekerja sama dengan media yang sudah terverifikasi, berbadan hukum, minimal PT dan dipimpin oleh wartawan bersertifikasi utama, memiliki redaktur dengan sertifikasi madya dan sertifikasi muda untuk wartawannya,” ujar Hendry Bangun.

Kemudian, Pitoyo membahas tentang Humas Berdaulat Anti Hoax. Ia menuturkan, bagaimana menangani berita-berita hoax yang beredar di masyarakat, terutama tentang pemerintahan.

Pitoyo mengambil contoh dari isu miring yang gencar menerpa Presiden RI Joko Widodo jelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru saja berlalu. Mulai dari isu Jokowi PKI, pekerja asing asal China dan unsur sara lainnya.

“Isu hoax harus dibalas dengan pemberitaan positif yang gencar dan menyebarluaskan melalui grup media sosial. Sebagai humas, minimal harus memiliki 100 grup. Untuk menyebarluaskan berita-berita positif tentang pemerintahan,” ujar Pitoyo.

Senada, Aang Witarsa juga mengatakan peran humas sebagai juru bicara Gubernur dan Bupati atau Walikota sangat penting. Karena,   kerap melihat pemberitaan tentang pemerintah yang terkadang menyudutkan dan butuh konfirmasi segera dan itu perlu koordinasi.

“Berita yang harus dikonformasi cepat, membutuhkan juru bicara agar informasi yang dikeluarkan tetap menjaga nama baik pemerintah. Itulah pentingnya humas sebagai juru bicara,” kata Aang.

Terakhir, Manager Project Management & Evaluation External Affairs & Sustainable Development, Louise Pasireron memaparkan program CSR dalam pembangunandi Kutim. (*/hm15)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.