Fraksi Demokrat-PPP Desak Kejelasan Teknis Program Gratispol

SAMARINDA— Belum jelasnya teknis pelaksanaan Program Gratispol dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan Kalimantan Timur menuai sorotan. Fraksi Demokrat-PPP menilai ketidak jelasan ini telah menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama di tengah euforia atas janji pendidikan gratis dari pemerintah provinsi. Di Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025).

Wakil Ketua Fraksi Demokrat-PPP Husin Djufri menyampaikan, ketidak pastian mengenai kriteria penerima, cakupan biaya, dan keberlakuan program bagi mahasiswa aktif menjadi persoalan serius yang belum terjawab hingga kini.

“Masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan Gratispol dengan program beasiswa sebelumnya. Bahkan mahasiswa yang sudah berjalan di semester lanjut pun belum tahu apakah ikut tercover atau tidak,” ujarnya.

Gratispol merupakan bagian dari misi besar pembangunan Kaltim agar menciptakan sumber daya manusia unggul dan sejahtera. Program ini diklaim mencakup pembiayaan pendidikan dari tingkat SMA/SMK/SLB sesuai kewenangan provinsi, hingga pendidikan tinggi jenjang S3, baik di dalam maupun luar negeri.

Menurut Fraksi Demokrat-PPP, hingga saat ini belum ada penjabaran teknis yang gamblang di didraf ranperda. Kondisi ini menciptakan kebingungan di lapangan, terutama saat memasuki tahun ajaran baru.

Sejumlah orang tua siswa melaporkan masih adanya pungutan terkait seragam dan buku, bahkan ada yang mengatasnamakan Gratispol.

“Kami menemukan laporan, ada pungutan padahal katanya semua gratis. Kalau memang gratis, harus tegas aturannya, jangan setengah-setengah,” tegas Husin.

Selain mendesak kejelasan teknis, Fraksi Demokrat-PPP juga menekankan agar substansi ranperda tetap berpegang pada tujuan utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kaltim. Berdasarkan data, provinsi ini berada di peringkat tujuh nasional dalam rata-rata lama sekolah dan peringkat lima untuk angka harapan lama sekolah serta partisipasi murni jenjang SMA.

“Ranperda ini bukan hanya soal administrasi. Harus jadi dasar hukum yang kokoh dan tahan terhadap perubahan kepemimpinan. Jangan sampai tiap ganti pemimpin, aturan berubah-ubah,” ujarnya.

Fraksi Demokrat-PPP menyerahkan kelanjutan pembahasan kepada anggota fraksinya yang tergabung dalam panitia khusus (pansus), dengan harapan agar seluruh substansi, khususnya terkait Gratispol, dibahas secara tuntas dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (yud/adv/dprd kaltim)

---