Fraksi Gerindra Desak Kesetaraan Pendidikan bagi Daerah Tertinggal dan Penyandang Disabilitas

SAMARINDA — Ketimpangan akses pendidikan di wilayah pedesaan dan perlakuan setara terhadap penyandang disabilitas menjadi sorotan serius Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur. Di Rapat Paripurna ke-25, Senin (21/7/2025).

Fraksi ini menegaskan perlunya kebijakan afirmatif dan anggaran nyata dari Pemerintah Provinsi agar menjamin pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh warga.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Fuad Fakhruddin, menyampaikan, pendidikan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai hak dasar yang wajib diselenggarakan dengan mutu tinggi dan nilai-nilai karakter yang berakar pada ketakwaan serta kearifan lokal.

“Kami mendorong pembangunan manusia yang memiliki daya saing dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi berbasis lokal,” ujarnya.

Di tengah capaian positif Pemprov Kaltim dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, Fraksi Gerindra mencatat masih adanya kesenjangan yang mencolok di daerah-daerah terpencil, termasuk terbatasnya akses dan rendahnya sertifikasi tenaga pendidik.

Mereka juga mendorong integrasi seni dan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah sebagai langkah strategis membangun jati diri generasi muda Kalimantan Timur.

“Penguasaan budaya daerah bukan budaya pinggiran, tetapi fondasi penting karakter generasi berikutnya,” tegas Fuad.

Sorotan tajam juga diberikan terhadap kelompok penyandang disabilitas. Menurut Fraksi Gerindra, perhatian terhadap mereka tak cukup hanya di permukaan, tetapi harus diwujudkan secara konkret melalui kebijakan dan alokasi anggaran khusus, termasuk pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas.

“Perhatian terhadap kelompok disabilitas bukan hanya wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan anggaran yang nyata,” kata Fuad.

Perhatian serupa juga diminta agar kelompok anak-anak terlantar, masyarakat adat, dan warga terdampak bencana. Fraksi Gerindra menyebut kelompok-kelompok ini harus masuk prioritas perencanaan pembangunan daerah.

Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan dan pelayanan publik. Transformasi digital, menurut mereka, bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak menghadapi tantangan zaman.

“Pendidikan harus membangun karakter berdaya saing sekaligus memiliki akar budaya lokal. Perhatian terhadap disabilitas dan kelompok rentan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata dan anggaran. Transformasi digital di sektor pendidikan dan pelayanan publik kini bukan pilihan, tetapi keharusan,” pungkas Fuad. (yud/adv/dprd)

---