Gedung Sekolah Megah Tanpa Akses, Anggota DPRD Kaltim Desak Pembangunan Pendidikan yang Terintegrasi di Pedalaman Kaltim

SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam. Bukan soal kurangnya gedung sekolah, melainkan ketiadaan akses jalan dan fasilitas penunjang yang membuat bangunan-bangunan megah itu seolah tak berguna. Sorotan ini datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyoroti fakta, pembangunan pendidikan masih kerap berjalan sendiri-sendiri, tidak bersamaan dengan pembangunan infrastruktur dasar lainnya seperti akses jalan, transportasi, dan layanan dasar bagi siswa.

“Pembangunan sekolah tidak seharusnya hanya mengedepankan sisi fisik semata. Apa artinya gedung megah, jika akses jalannya rusak atau bahkan tidak tersedia sama sekali? Ini menunjukkan perencanaan yang belum menyentuh persoalan riil masyarakat,” kata Agusriansyah, Rabu (30/7/2025).

Pernyataan Agusriansyah menyiratkan, pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral dan tidak terintegrasi kerap kali gagal menjawab kebutuhan nyata warga di pedalaman. Banyak sekolah di kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dibangun tanpa mempertimbangkan aksesibilitas bagi siswa maupun guru.

Ia menekankan pentingnya pendekatan holistik membangun pendidikan, yang tak hanya berhenti pada berdirinya bangunan sekolah. Pemerintah, katanya, juga harus menjamin ketersediaan sarana jalan, transportasi yang memadai, bahkan asrama dan program pemenuhan gizi bagi siswa.

“Setiap anak di pelosok desa berhak memperoleh akses pendidikan yang setara dengan anak-anak di perkotaan. Jangan sampai kondisi geografis menjadi alasan mereka tertinggal, apalagi sampai putus sekolah hanya karena tidak mampu menjangkau sekolah,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar kebijakan pembangunan tidak lagi dikerjakan secara terpisah-pisah dimasing-masing sektor. Ia menyebut perlunya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Yang dibutuhkan bukan proyek-proyek terpisah, melainkan pendekatan yang saling terhubung. Sekolahnya dibangun, jalannya disiapkan, asrama disediakan bila perlu, dan dukungan nutrisi bagi siswa juga diperhatikan,” jelasnya.

Ia mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan pendidikan yang terlalu berorientasi pada capaian fisik. Menurutnya, keberadaan gedung sekolah semata tidak menjamin kualitas dan pemerataan pendidikan jika akses dasar tetap terabaikan.

“Ini adalah investasi jangka panjang. Jangan sampai ada sekolah yang berdiri megah namun kosong karena tidak ada siswa yang bisa mengaksesnya. Pendidikan harus dibangun secara utuh, bukan setengah jalan,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

---