Jalan Kaltim Cepat Rusak, DPRD Dorong Sungai Jadi Jalur Distribusi Barang

SAMARINDA – Gagasan memanfaatkan jalur sungai sebagai alternatif transportasi barang kembali mencuat di tengah persoalan klasik rusaknya infrastruktur jalan di Kalimantan Timur. Gagasan ini dinilai penting agar dikaji secara serius, mengingat dua pendekatan sebelumnya terbukti belum efektif mengatasi kerusakan jalan yang terus berulang.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menjadi salah satu pihak yang mendorong agar ide tersebut ditindak lanjuti. Ia menyoroti fakta, kerusakan jalan terjadi meskipun pembangunan infrastruktur telah menghabiskan dana besar dari APBD maupun APBN.

“Sudah menjadi harapan bersama, masyarakat dapat menikmati infrastruktur jalan yang layak dan tahan lama. Namun dalam kenyataannya, jalan yang dibangun dengan dana besar dari pemerintah hanya dapat dinikmati sementara karena kembali rusak akibat kendaraan bermuatan berat,” ujar Firnadi, Kamis (24/7/2025).

Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah mencoba dua pendekatan. Pertama adalah pembatasan tonase kendaraan, dan kedua adalah penetapan jalur khusus kendaraan tambang dan perkebunan. Namun, keduanya belum menunjukkan hasil maksimal.

“Penerapan pembatasan tonase sebenarnya ditujukan agar kendaraan yang melintasi jalan tidak melebihi kapasitas yang diperbolehkan. Sayangnya, implementasinya sejauh ini belum memberikan hasil yang memadai,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, kebijakan jalur khusus masih belum berjalan secara efektif, meskipun regulasi terkait sudah ada.

“Pemerintah daerah sudah pernah menetapkan regulasi mengenai jalur khusus ini. Namun pada praktiknya, kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif hingga kini,” tambahnya.

Melihat kondisi tersebut, ia menilai, jalur sungai sebagai jalur distribusi barang layak dijadikan alternatif yang lebih berkelanjutan.

“Wacana penggunaan sungai sebagai jalur distribusi barang memang muncul sebagai respons atas situasi saat ini. Tentu akan ada tantangan baru, khususnya terkait manajemen lalu lintas sungai. Namun setidaknya ini merupakan opsi yang layak dikaji lebih lanjut,” tuturnya.

Menurutnya, wacana tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan langkah nyata agar tidak berakhir hanya sebagai gagasan kosong.

“Sekarang yang perlu kita dorong adalah bagaimana konsep itu diterjemahkan ke dalam regulasi dan skema implementasi yang jelas. Hingga kini, kami belum melihat adanya kesiapan yang konkret dari pihak terkait,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan, upaya untuk mencari solusi terhadap kerusakan jalan harus terus dilakukan, dengan fokus pada realisasi kebijakan yang benar-benar berjalan di lapangan.

“Kedua pendekatan sebelumnya sudah pernah diterapkan. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah nyata untuk merealisasikan solusi alternatif, termasuk rencana pemanfaatan jalur sungai ini,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

---