Kabupaten Kutai Kartanegara Mampu Turunkan Angka Stunting

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyampaikan dari data penanganan stunting tahun 2020 sebesar 27%  daerah ini mampu menurunkan sekitar 10%  hingga menjadi 17,6%.

Hal tersebut disampaikan Edi Damansyah saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Stunting dan Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Serentak Bulan Juni Tahun 2024, di Ruang Daksa Artha Gedung BPKAD Kukar, Senin (1/7/2024).

Rapat dipimpin Sekda Kukar Sunggono didampingi Plt Kepala Dinkes Kukar Kusnandar dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kutai Arianto serta diikuti seluruh pihak terkait baik secara daring maupun luring.

Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat karena sudah bekerja dengan konsep inovasi Ragapantas dan tinggal konsistensi dan solusi apa yang harus dilakukan usai 4 Minggu Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Serentak (pengumpulan data) sesuai dengan target waktu yang diberikan Negara.

“Dari laporan yang sudah lengkap, hanya Kecamatan Muara Kaman yang belum mencapai 100 persen karena permasalahan yang berada di perusahaan (perusahaan sawit dan HTI),” ungkapnya.

Edi juga sempat mengarahkan di lapangan bahwa perusahaan seperti sawit dan HTI itu asistensinya di bawah Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan bisa mengingatkan sehingga bila tidak bisa diakses maka harus diberi peringatan khusus, agar bisa terorganisir data yang diperlukan sehingga penanganan untuk stunting dan gizi buruk bisa cepat dilakukan.

Edi menginginkan dari data ini bisa merujuk dan menggambarkan penanganan lebih lanjut pada Stunting dan gizi buruk. Edi berharap data ini bisa terurai dan terus dipetakan by name dan by address sehingga bisa menjadi gambaran dan rujukan bagi semua.

Ia juga yakin setelah data ini dipetakan maka kader-kader PKK dan Posyandu di kecamatan/desa akan bergerak dan PKK kabupaten yang akan merevisi selama 8 Minggu pelaksana bagi masalah gizi buruk .

“Bila gizi buruk tidak ditangani dengan benar maka akan mengarah ke stunting, untuk itu diperlukannya pemberian makanan tambahan dan kalo bisa sudah diseragamkan menu sehatnya agar ada patokan pemberian makanan tambahan seperti telur dan susu,” tegas Edi.

Edi meminta Dinas Kesehatan agar bisa menstandarkan Posyandu sehingga menu makanan tambahan bisa seragam dan juga berkualitas. Dengan gambaran kerja yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan maka ke depan fungsi Puskesmas bisa diperkuat dan Mari berfikir mencari solusinya.

“Tolong dibuatkan standar Posyandu agar terlihat juga kerja nyatanya dan nanti akan dioptimalkan oleh Kader -kader posyandu dan PKK,”imbuhnya.

Ia juga meminta kepada semua pihak yang terlibat tidak mengabaikan data yang sudah dikumpulkan selama 4 Minggu dan Edi Sangat optimis bisa melakukan perubahan dengan data yang diperoleh.

“Dengan berkumpul nya hari ini, maka diharapkan bisa mendahului data yang diminta oleh pusat(nasional) sesuai dengan kebiasaan dan budaya kita,”imbuhnya. (kk08)

---