Ketergantungan pada Tambang Jadi Alarm

SAMARINDA – Di tengah kabar baik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti sebuah catatan penting: fondasi ekonomi daerah dinilai masih terlalu bertumpu pada sektor pertambangan dan konstruksi. Ia menilai, momentum penurunan angka pengangguran seharusnya menjadi titik tolak agar mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

“Capaian ini tentu layak diapresiasi, namun kita tidak boleh terlena. Ketergantungan yang tinggi pada sektor tambang menunjukkan, fondasi ekonomi daerah belum cukup kuat dan perlu segera didiversifikasi,” ujar Agusriansyah, Rabu (30/7/25).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kaltim berhasil menurun dari 6,81 persen pada 2021 menjadi 5,33 persen per Februari 2025. Namun, dalam periode yang sama, sektor pertambangan menyerap tambahan tenaga kerja sebanyak 46.002 orang, jauh melampaui sektor-sektor alternatif yang sebenarnya punya potensi lebih berkelanjutan seperti pertanian modern, industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.

Dirinya mengingatkan, ketenagakerjaan ke depan harus diarahkan pada sektor yang berbasis inovasi, teknologi, dan ramah lingkungan. Ia menyebut generasi muda sebagai kunci utama dari transformasi ini, asalkan diberikan dukungan kebijakan dan akses terhadap pelatihan serta fasilitas yang relevan.

“Pemerintah daerah perlu membuka ruang bagi pelatihan di bidang ekonomi kreatif, agribisnis berbasis teknologi, hingga digitalisasi usaha. Dukungan terhadap profesi baru seperti pembuat konten, pelaku ekspor produk lokal, serta pelatihan dan sertifikasi di bidang IT harus diperkuat,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan minat dan bakat generasi muda agar memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

“Program pelatihan tidak boleh asal dibuat. Harus berbasis data dan analisis kebutuhan. Ketika minat generasi muda sudah diketahui, pemerintah dapat memberikan intervensi secara tepat,” tambahnya.

Ia turut menyoroti keterputusan antara dunia pendidikan dan industri. Menurutnya, pembaruan kurikulum vokasi menjadi hal mendesak agar lulusan lebih mudah terserap ke didunia kerja.

“Selama ini, banyak lulusan pendidikan vokasi yang tidak terserap karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Lembaga pendidikan dan pelatihan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Agar menghadapi tantangan secara sistemik, ia mendorong pemerintah daerah agar segera menyusun peta jalan ketenagakerjaan berbasis riset sosial dan analisis ekonomi lokal, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, akademisi, hingga dunia usaha.

“Kita tidak bisa hanya menunggu investasi datang dan lapangan kerja terbuka begitu saja. Kita yang harus lebih proaktif membangun sistem ketenagakerjaan baru, yang sesuai dengan potensi lokal dan karakter generasi muda Kaltim,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

---