Ketua DPRD Balikpapan : Pom Mini Lebih Baik Daripada Jadi Pengangguran

Vivaborneo.com, Balikpapan — Sejak ramai diberitakan soal keberadaan Pom mini atau Pertamini di Kota Balikpapan, yang keberadaanya dianggap illegal atau tak berizin. Rupanya mendapatkan tanggapan dari Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdullah.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, pihaknya ingin mempertemukan pihak-pihak terkait dengan instansi terkait termasuk kepada Pertamina mengenai regulasi yang diberlakukan ke pelaku usaha Pom mini atau Pertamini yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Eceran Minyak (APEM).

“Yang namanya usaha, seseorang itu pasti harus ada izinnya sesuai regulasinya. Disini pemerintah belum ada mengeluarkan regulasi untuk izin usaha ini. Entah kalau dari Pertamina. Makanya kita akan pertemukan semuanya,” ujar Abdulloh (4/7).

Menurut Abdullah, sepanjang memenuhi syarat maka keberedaan Pom mini atau Pertamini seharusnya tidak menjadi masalah. Pasalnya, usaha tersebut cukup membantu masyarakat yang membutuhkan BBM ketika jarak SPBU cukup jauh dan antri, terlebih jika sudah tutup.

“Kalau ada legalitas dan dituangkan dalam sebuah peraturan, ya kenapa tidak boleh. Ini kan mereka sebetulnya membantu sekali keberadaanya,” tambahnya.

Lanjut Abdullah, para pengusaha atau penjual Pertamini atau Pom mini ini adalah warga Balikpapan, sehingga seharusnya keberadaan mereka didukung dan dibina. “Kami akan duduk dan membahas bersama Pertamina untuk mengakomodirnya. Kan mereka ini juga orang sini harusnya dibina jangan disanksi,” terangnya.

Sementara disinggung penertiban Pom mini atau Pertamini yang mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Abdulloh kembali menyebutkan kriteria syarat harus dicantumkan secara legal. Sedangkan di sisi lain Pertamina tidak mempermasalahkan penjualan BBM Nonsubsidi secara eceran.

“Kalau saya sebagai wakil rakyat, sangat mendukung mereka berusaha. Menciptakan usaha itu lebih baik daripada jadi pengangguran, hingga menjadi pelaku kriminal,” tegasnya.(vb)

 

---