Ketua PBSI Kubar Siap Dukung Ketua KONI Terpilih

SENDAWAR – Ketua Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kutai Barat yang juga kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat (Kubar) Sahadi siap mendukung Ketua KONI Kubar masa bakti 2022 – 2026.

Sahadi mengatakan, siapapun yang terpilih sebagai Ketua KONI Kubar nanti, ia mendukung sepenuhnya. Ia berharap ketua KONI terpilih dan bisa mengayomi semua cabor yang ada, karena menurutnya KONI adalah wadah cabor untuk bernaung dan menjadi rujukan untuk menuai prestasi didalam segala bidang olahraga.

Sahadi  menyampaikan dari cabor bulutangkis ia menyerahkan sepenuhnya mekasnisme pemilihan kepada panitia penyelenggara. Siapapun nanti yang mau mencalon dipersilahkan, karena itu adalah hak daripada peserta, asalkan sesuai dengan prosedur, tatacara mekanisme yang ada. Setidaknya persyaratan yang ada minimal pernah menjadi ketua cabor, kemudian pernah menjadi pengurus.

Sahadi mengaku ada beberapa orang datang kepadanya dan meminta arahan, tetapi  mengatakan tidak ada arahan sama sekali dan menyerahkan pada mekanisme yang ada.

Ia menyampaikan, KONI ini adalah sebagai induk dari segala macam cabor yang ada, ia menyarakan siapapun yang menjadi ketua KONI terpilih nanti agar melakukan pembenahan di tubuh KONI, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi menejeman kepengurusan dan kepemimpinan, kerena potensi atlet atlet di Kubar ini cukup luar biasa.

“Kita kasih contoh seperti beladiri, biarpun musuh itu datangkan dari luar kita masih bisa mengimbangi,”ungkap Sahadi.

Namun berbeda dengan bulutangkis, ketika ada pemain dari luar daerah, atlet Kubar kewalahan menghadapinya.

Ia juga menyampaikan, ada olahraga yang menjadi program Kemenpora yang masuk di dalam sekala prioritas, dan itu wajib untuk didorong oleh pemerintah yang membantu pendanaanya. Salah satunya yang nomor dua adalah bulutangkis, jadi ia mengatakan sudah bekoordinasi dengan dispora bahwa nanti olahraga yang masuk dalam planing dan target program perencanaan dari Kemenpora itu  wajib dilaksanakan.

“Saya sampaikan kepada ketua KONI terpilih bahwa saat ini banyak SK ketua Cabor yang mati dan secepatnya lakukan proses perpanjangan itu yang paling utama,”pesannya.

Ia menuturkan, karena apabila nanti mendapatkan alokasi anggaran akan susah kalau SK mereka mati semua, nah itu langkah pertama, dan kedepannya ketua KONI terpilih akan ia dorong bagaimana cara kerjasama dan mendapatkan anggaran dari pihak ke tiga seperti perusahaan yang ada di Kubar ini, karena di Kubar ini banyak sekali perusahaan, baik batubara maupun sawit.

“Saya sarankan juga untuk kerjasama dengan media masa agar semua kegiatan KONI bisa di ketahui masyarakat luas, karena peran media ini cukup membantu,”ujar Sahadi.

Ia menyampaikan, selama ini tidak KONI jalan ditempat, ia berbicara bukan mengada ada tapi ia bilang bicara apa adanya, maka dari itu siapapun nanti yang memimpin kedepannya tetap ia dukung sepenuhnya, dengan cara melakukan kerjasama terkait kegiatan olahraga ini.

Ia berpesan kepada ketua terpilih siapapun yang menjadi ketua KONI dan jajaran pengurus yang baru nanti menunjuk pengurus yang sudah paham yang pertama, kedua memang harus mencari pengurus itu yang sanggup mengurus olahraga, memang kalau berbicara untung ruginya olahraga ini tidak ada untungnya, tapi karena hobby dan mau sehat segala macam itu wajib.

“Saya berpesan kedepnnya ini ada perubahan di tubuh KONI ini baik dari sisi tata kelola keuangannya maupun dari sisi manajemannya serta hal lainnya,”pintanya.

Ia mengatakan apabila itu sudah di penuhi semua unsur unsur itu kedepannya pasti lebih baik lagi, seperti saat menjelang pelaksanaan porprov ini harusnya KONI ada audensi dengan pemerintah, dan harusnya melibatkan semua cabor, apabila nanti sudah dianggarkan pemerintah bisa dilakukan penyesuaian, apa itu cukup atau tidak biaya yang diberikan pemerinta itu relatip aja.

“bukannya kita tidak mau menyalurkan anggaran itu besar akan tetapi kalau pelaksanaan kurang maksimal tidak ada kemajuan ya percuma saja,  itu yang kita khawatirkan, karena salah salah penggunaan anggaran bisa berhubungan dengan penegakan hukum,”ungkapnya. (arf)

---