Listrik Padam, Paripurna DPRD Sempat Tertunda

SANGATTA – Rapat paripurna ke-18 DPRD Kutim yang sedianya digelar pada Senin (17/7/2023) pukul 10.00 Wita, terpaksa diundur hingga pukul 13.30 Wita. Sebab, di kawasan Bukit Pelangi tiba-tiba ada pemadaman listrik, termasuk di Gedung wakil rakyat tersebut.

Agenda paripurna tersebut adalah penyampaian pemandangan umu fraksi-fraksi DPRD, terkait Nota Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 Kutim.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD H Joni, didampingi Wakil Ketua 1 Asti Mazar, serta diikuti 21 anggota dewan yang terhormat.

Pada kesempatan itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, sebelumnya, Bupati Kutai Timur telah menyampaikan nota penjelasan pemerintah mengenai rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2024 pada tanggal 11 Juli lalu. Sehingga paripurna ini sebagai tindaklanjutnya dan fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umumnya.

Dijelaskan, Joni rancangan KUA PPAS merupakan salah satu instrumen penyusunan APBD yang disepakati dengan Pemkab. Rancangan itu sekaligus membuat kebijakan pendapatan belanja, pembiayaan dan asumsi untuk satu tahun anggaran.

Paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama itu, dari pemerintah Kutim diwakili Wakil Bupati Kasmidi Bulang, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasu Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan undangan lainnya.

Menurut Joni, nota penjelasan yang disampaikan sebelumnya, bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengusung tajuk penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah.

“Guna mencapai tujuan tersebut tentunya mempertimbangkan antara sasaran, program, dan kegiatan, yang dilakukan OPD.  Keselarasan kegiatan merupakan harapan kita semua, sasaran yang efektif, efesien, dan langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Joni. (adv)

---