Pembangunan Penahan Abrasi di Pantai Biduk-Biduk Jaga Ekonomi Warga Pesisir

BERAU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi yang terus mengintai. Hal ini terlihat saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, meninjau proyek pembangunan penahan abrasi di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Selasa (15/7/2025).

Kunjungan yang merupakan rangkaian perjalanan kerja ke wilayah utara Kaltim, Rudy Mas’ud menekankan, kawasan pesisir Biduk-Biduk bukan hanya destinasi wisata andalan, tetapi juga tumpuan hidup masyarakat lokal yang harus dijaga dari kerusakan.

“Kita sepakat, jalur pesisir sepanjang 12 kilometer ini akan terus kita benahi dengan berbagai cara yang preventif. Kita tidak bisa menunggu sampai kerusakan makin parah,” tegasnya.

Ia bersama rombongan meninjau berbagai segmen proyek, mulai dari pembangunan breakwater (pemecah gelombang) hingga penanaman vegetasi pantai yang berfungsi memperkuat kawasan secara alami. Ia menegaskan, percepatan pembangunan harus terus diupayakan sesuai dengan target waktu dan spesifikasi teknis.

“Jalur pantai sepanjang 12 km tetap harus ditangani secara intensif, terutama titik-titik kritis abrasi. Kita harus membangun penahan ombak yang kuat,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini merupakan investasi penting agar menjamin keberlanjutan lingkungan sekaligus menjaga roda ekonomi warga pesisir. Sebab, jika abrasi dibiarkan, maka akan berdampak langsung pada permukiman, aktivitas nelayan, hingga sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Proyek pembangunan pengaman Pantai Biduk-Biduk telah berjalan sejak 2021 hingga 2024 dengan penanganan meliputi enam kampung yang memiliki total pantai kritis sepanjang 5 kilometer. Namun demikian, masih tersisa 2,7 kilometer pantai yang belum tertangani. Tahun ini, pemerintah telah mengucurkan dana Rp4 miliar menangani sepanjang 165 meter sebagai kelanjutan proyek.

Dirinya turut didampingi Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Bupati Berau Sri Juniarsih, Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Sarifah Suraidah, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda. (yud/adv diskominfo kaltim)

---