Pembangunan Sekolah di Daerah Terpencil Perlu Didukung Infrastruktur

SAMARINDA – Sorotan tajam kembali diarahkan pada pola pembangunan fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur, terutama terkait minimnya integrasi antara gedung sekolah dan infrastruktur penunjang. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai masih banyak sekolah dibangun di daerah terpencil tanpa akses jalan memadai, yang justru menghambat pemerataan layanan pendidikan.

“Pembangunan sekolah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan akses jalan dan sarana pendukung lainnya. Sekolah yang sudah berdiri megah tidak akan memberikan manfaat maksimal jika siswa kesulitan menjangkaunya karena kondisi jalan yang rusak atau bahkan belum ada,” ujarnya, Sabtu (26/7/2025).

Ia menyebut, kasus semacam ini masih sering ditemui di berbagai pelosok Kalimantan Timur, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ia menilai, anak-anak dari desa dan kawasan terpencil masih menghadapi hambatan besar mengakses pendidikan hanya karena letak sekolah yang terlalu jauh dan sulit dijangkau.

“Hal-hal seperti ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal melalui perencanaan pembangunan yang terpadu dan berbasis kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan konsep pembangunan kawasan pendidikan terpadu, terutama daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Menurutnya, penyediaan fasilitas asrama dan dukungan gizi bagi siswa merupakan solusi realistis yang harus diprioritaskan.

“Anak-anak di desa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama baiknya dengan yang tinggal di kota. Tidak seharusnya mereka dibiarkan terpinggirkan hanya karena lokasi tempat tinggalnya,” katanya.

Agusriansyah menggaris bawahi, pembangunan pendidikan harus dirancang sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Ia menekankan perlunya sinergi antar lembaga pemerintah merancang kebijakan yang tidak hanya membangun gedung, tetapi juga menjamin kelayakan akses dan fasilitas penunjang lainnya.

“Pembangunan sekolah seharusnya tidak berdiri sendiri. Harus ada sinergi antara instansi teknis, baik di provinsi maupun kabupaten, agar pembangunan ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan,” tuturnya.

Melalui evaluasi mendalam terhadap kebijakan pembangunan pendidikan, ia berharap arah perencanaan di masa depan lebih holistik dan sensitif terhadap kondisi sosial serta geografis daerah.

“Ke depan, kita ingin model pembangunan sekolah dilengkapi dengan akses jalan, asrama, bahkan program dukungan gizi yang memadai. Dengan begitu, tidak ada lagi anak-anak desa yang tertinggal hanya karena kendala jarak dan fasilitas,” pungkasnya. (yud)

---