Pemerintah Diingatkan Risiko Ketergantungan Pada Sektor Tambang

SAMARINDA– Melihat angka pengangguran, legislator DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan mendasar dalam sektor ketenagakerjaan. Ia menilai, dominasi sektor tambang dalam menyerap tenaga kerja justru memperlihatkan lemahnya diversifikasi ekonomi di daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 menurun menjadi 5,33 persen dari 6,81 persen pada Februari 2021. Rentang waktu yang sama, jumlah pengangguran berkurang dari 128.460 menjadi 113.170 orang, meski angkatan kerja meningkat menjadi lebih dari 2,1 juta jiwa. Sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja, yakni sebanyak 46.002 orang.

Ia menekankan, penurunan TPT tidak boleh dimaknai sebagai keberhasilan mutlak jika belum dibarengi dengan transformasi struktur ekonomi.

“Penurunan angka pengangguran memang patut diapresiasi, tetapi kita harus lebih jeli melihat strukturnya. Ketika dominasi lapangan kerja masih berada di sektor tambang, maka tantangan diversifikasi ekonomi belum terjawab,” kata Agusriansyah, Sabtu (26/7/2025).

Ia mengingatkan pentingnya arah baru pembangunan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, sektor berbasis teknologi dan kreativitas seperti ekonomi digital, agritech, industri kreatif, serta wirausaha lokal harus mulai mendapat prioritas melalui kebijakan vokasi yang progresif.

“Sudah saatnya kita membangun strategi ketenagakerjaan berbasis tren dan potensi lokal. Misalnya, dengan mengembangkan pelatihan untuk konten kreator, dukungan pada ekspor produk desa, hingga sertifikasi di bidang teknologi informasi,” jelasnya.

Agusriansyah juga mendorong pemerintah daerah agar melakukan pemetaan potensi generasi muda secara menyeluruh. Data tersebut, menurutnya, dapat dijadikan pijakan agar menyusun program pelatihan yang relevan dan berdampak nyata.

“Kalau arah minat pemuda sudah terpetakan dengan baik, maka intervensi pemerintah akan lebih tepat sasaran. Kita bisa menyusun program pelatihan bukan hanya karena tren, tapi berdasarkan kebutuhan riil lapangan kerja,” tambahnya.

Ia turut menyoroti perlunya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah daerah,  menyelaraskan kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri lokal. Ketidak sesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja disebutnya sebagai salah satu penyebab tingginya pengangguran.

“Program vokasi di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan harus selaras dengan kebutuhan industri lokal. Jangan sampai lulusan hanya menambah statistik pengangguran karena tidak sesuai kebutuhan pasar,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, DPRD, akademisi, hingga dunia usaha untuk bersama-sama menyusun peta jalan ketenagakerjaan berbasis riset sosial dan analisis ekonomi yang akurat.

“Kita tidak boleh pasif hanya menunggu lapangan kerja datang. Justru kita harus merancang dan menciptakan ekosistem kerja yang sesuai dengan potensi dan arah generasi muda di daerah,” tutupnya. (yud)

---