Pendamping PKH Jadi Garda Depan Rekrut Siswa Sekolah Rakyat di Kaltim

SAMARINDA – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kini memegang peran penting, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat perekrutan murid untuk tiga Sekolah Rakyat rintisan di daerah tersebut. Melalui keaktifan mereka di lapangan, identifikasi calon siswa dari keluarga prasejahtera dapat berjalan lebih efektif.

Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak menjelaskan, pihaknya terus mengoptimalkan peran pendamping PKH untuk menjaring peserta didik.

“Kami telah berkoordinasi intensif. Insyaallah paling lambat Jumat, pihak Kementerian PU mulai mempersiapkan kelas dan sarana prasarana di lokasi SMAN 16 Samarinda,” kata Andi, Kamis (10/7/2025).

Saat ini, ada tiga titik rintisan Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan, yakni di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda. Dari ketiganya, sekolah di BPMP sudah paling maju prosesnya.

“Yang sudah lebih maju perkembangannya adalah Sekolah Rakyat di BPMP, siswanya sudah ada yang direkrut dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan,” ujarnya.

Di BPMP, kuota yang disediakan yakni 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA yang akan memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025. Sementara dua lokasi lainnya dikebut untuk mulai pada 18 Juli 2025.

Pendamping PKH dilibatkan secara langsung untuk melakukan identifikasi, pemeriksaan lapangan, verifikasi, validasi, hingga memastikan kesediaan orang tua agar anak-anak mereka dapat diasramakan. Langkah ini dinilai strategis karena para pendamping sudah sangat dekat dengan keluarga penerima manfaat.

Kendati demikian, Andi mengakui bahwa perekrutan siswa SD masih menemui kendala.

“Pengalaman di Samarinda maupun provinsi, calon siswa SD masih sulit didapatkan. Sebagian besar minat masih terpusat di jenjang SMP dan SMA,” ungkapnya.

Bahkan, persoalan ini juga menjadi perhatian nasional rapat koordinasi di Jakarta, mengingat hanya tiga daerah yang mengusulkan jenjang SD dari total 100 titik di tahap pertama.

Agar mengatasi kekosongan kuota, pihaknya akan menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan agar anak-anak yang putus sekolah bisa turut mengisi bangku Sekolah Rakyat.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin, bahkan akan mendekati LKS dan panti asuhan untuk mengisi kuota, terutama bagi mereka yang putus sekolah,” jelasnya.

Terkait guru dan kepala sekolah, pemerintah pusat telah memulai perekrutan secara nasional.

“Pusat sudah mulai merekrut guru secara nasional. Nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang akan berkoordinasi untuk penempatan guru di sini,” katanya.

Ia juga menegaskan, seluruh calon siswa Sekolah Rakyat wajib terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis perlindungan sosial. Dengan pola jemput bola ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera berjalan optimal dan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak kurang mampu di Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

---