Penunjukan Tim Ahli Gubernur Kaltim Disorot, DPRD Tegaskan Hanya Akan Awasi Kinerjanya

SAMARINDA — Penunjukan tim ahli Gubernur Kalimantan Timur menuai perhatian publik. Namun, DPRD Kaltim memilih agar tidak ikut campur diproses tersebut. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, yang menekankan, kewenangan menunjuk tim ahli sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala daerah.

“Kami di DPRD tidak akan memasuki ranah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur. Menunjuk tim ahli atau tenaga pakar adalah hak prerogatif beliau, dan itu harus kita hormati,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, tugas DPRD baru akan berjalan setelah tim ahli yang ditunjuk mulai bekerja. DPRD akan memfokuskan perannya pada pengawasan terhadap hasil kerja tim tersebut, bukan pada proses seleksi atau latar belakang individu yang ditunjuk.

“Kami akan menilai hasilnya nanti. Apabila pelaksanaannya muncul persoalan atau pelanggaran, tentu kami akan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi pengawasan kami,” jelanya.

Sarkowi juga mengingatkan agar masyarakat tidak tergesa-gesa menilai negatif tim ahli yang telah ditunjuk, apalagi jika belum ada bukti hukum yang sah atas dugaan pelanggaran atau masalah lain.

“Selama belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap dan sah, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa seseorang bermasalah. Mari kita kedepankan asas praduga tak bersalah,” tegasnya.

Ia mengajak semua pihak agar bersikap objektif dan proporsional, menilai langkah gubernur menunjuk tim ahli. Menurutnya, pengawasan kolektif dari masyarakat dan lembaga-lembaga pengawas adalah cara terbaik memastikan tim tersebut bekerja sesuai dengan aturan dan harapan publik.

“Saya kira yang paling bijak adalah memberikan kesempatan terlebih dahulu. Setelah itu, mari kita awasi secara bersama,” pungkas Sarkowi. (yud/adv/dprd)

---