Perguruan Tinggi Swasta Jadi Garda Depan Gratispol di Kaltim

SAMARINDA – Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kalimantan Timur kini memegang peran penting agar memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, PTS resmi menjadi mitra pelaksana Program Gratispol Pendidikan yang dicanangkan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Penandatanganan PKS ini berlangsung di Lamin Etam. Senin (7/7/2025).

Rudy Mas’ud menegaskan Program Gratispol merupakan langkah strategis agar seluruh anak-anak Kaltim, tanpa terkecuali, bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya.

“Saya minta agar program Gratispol ini disampaikan kepada seluruh intelektual muda, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sosialisasi ini penting agar program berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Gubernur Rudy.

Tahap awal program ini difokuskan pada mahasiswa baru Tahun Ajaran 2025/2026. Seluruh proses pendaftaran hingga pembayaran akan sepenuhnya ditanggung Pemprov. Sementara bantuan UKT mahasiswa aktif semester dua hingga delapan dijadwalkan mulai terealisasi lewat APBD Murni 2026.

Dirinya menyebut kerja sama dengan PTS sebagai wujud nyata membangun generasi emas Kaltim. Gratispol, katanya, didesain inklusif tanpa memandang suku, agama, atau ras.

“PKS ini bukan sekadar simbolis. Ini adalah bukti komitmen nyata Pemprov Kaltim untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Program ini adalah investasi jangka panjang dalam membentuk SDM unggul yang mampu bersaing di level regional, nasional, dan bahkan internasional,” tegasnya.

Ia juga optimistis dalam 5–10 tahun mendatang kualitas SDM Kaltim bisa mengejar provinsi maju, bahkan menjadi pionir pengembangan SDM di Indonesia. Hal ini diperkuat dukungan PTS yang telah mengantongi data mahasiswa baru, dengan acuan data tahun sebelumnya ditambah kuota 10 persen guna pemerataan dan menghindari penumpukan di jurusan tertentu.

Jurusan kedokteran, Pemprov menetapkan batas maksimum UKT Rp15 juta dan minimum Rp5 juta. Kebijakan ini diharapkan tetap membuka peluang kuliah kedokteran bagi putra-putri daerah.

Pemprov Kaltim tengah merancang skema mendatangkan pengajar dari kampus-kampus nasional maupun internasional langsung ke Bumi Etam.

“Kita ingin membawa sistem pendidikan berkualitas ke Kaltim. Kita akan memenuhi standarisasi dan mendatangkan dosen dari universitas terkemuka. Ini bagian dari transformasi besar kita,” kata Rudy.

Ia kembali menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan.

“Kami percaya generasi muda Kaltim tidak boleh tertinggal. Program ini adalah bentuk investasi jangka panjang. Jika ingin bertahan 100 hingga 1.000 tahun ke depan, maka pendidikanlah yang harus kita prioritaskan,” tutupnya.

Ia juga mengapresiasi kesediaan PTS maupun PTN menjadi mitra Gratispol, sekaligus mengajak semua pihak mengawal implementasinya agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

---