Perizinan PAUD dan PNFI Lewat DPMPTSP

TENGGARONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara menegaskan adanya perubahan mendasar dalam proses perizinan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI). Seluruh proses kini harus melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Sekarang proses perizinan tidak lagi dilakukan melalui Dinas Pendidikan, melainkan harus melalui DPMPTSP. Konsekuensinya, dokumen yang dibutuhkan juga lebih lengkap, seperti akta notaris dan NIB,” kata Sekretaris Disdikbud Kukar, Joko Sampurno pada kegiatan sosialisasi penguatan kapasitas penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNFI yang digelar Disdikbud Kukar, Sabtu (26/7), di Hotel Grand Fatma Tenggarong.

Ia menambahkan, perizinan yang legal sangat penting, tidak hanya untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga untuk melindungi lembaga dan peserta didik secara hukum. Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan pemahaman dan kesiapan teknis para pengelola lembaga pendidikan.

“Banyak lembaga yang selama ini berjalan tanpa dasar hukum yang kuat. Kami tidak ingin itu terus terjadi. Dengan adanya sosialisasi ini, kami harap semua pihak memahami bahwa legalitas adalah syarat mutlak dalam penyelenggaraan pendidikan,” tegasnya kepada 70 kepala lembaga PAUD dan PNFI hadir mengikuti kegiatan tersebut.

Disdikbud Kukar menargetkan seluruh lembaga PAUD dan PNFI yang beroperasi di Kukar dapat memenuhi standar perizinan sesuai regulasi terbaru agar pengawasan dan pembinaan pendidikan nonformal dapat berjalan optimal.(adv diskominfo kukar)

---