PKB Soroti Kesenjangan dan Dinamika Sosial, Dorong Pendidikan Kaltim Lebih Adaptif dan Inklusif

SAMARINDA — Dinamika sosial, perubahan kebijakan nasional, dan tantangan ketimpangan akses pendidikan menjadi sorotan utama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kalimantan Timur. Forum yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar. Senin (21/7/2025).

PKB menekankan pentingnya pembaruan regulasi pendidikan agar lebih adaptif terhadap realitas kekinian.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sulasih, mewakili Fraksi PKB, menyampaikan, sejak diberlakukannya Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, banyak perubahan sosial dan arah kebijakan nasional yang belum sepenuhnya diakomodasi diregulasi tersebut.

“Kita menghadapi kenyataan, masih ada kesenjangan nyata, baik dari segi kualitas maupun akses pendidikan. Hal ini diperparah dengan kesenjangan teknologi dan kekurangan tenaga pendidik yang merata,” ujarnya.

Sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, Kalimantan Timur dinilai memerlukan sistem pendidikan yang bukan hanya berorientasi akademik, tetapi juga menanamkan akhlak mulia, kemandirian, daya saing, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Menanggapi penyusunan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang diinisiasi DPRD, Fraksi PKB menyampaikan tujuh poin penting sebagai sikap politik sekaligus dukungan substansial terhadap proses legislasi.

Pada poin pertama, fraksi ini memberi apresiasi terhadap dukungan Pemprov Kaltim dalam pembahasan regulasi pendidikan baru yang diharapkan mampu memperkuat visi “Kaltim Menyongsong Indonesia Emas”.

Fraksi juga memberi dukungan penuh terhadap inovasi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan kreatif yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah.

Poin ketiga, fraksi memberi dorongan kuat agar ranperda mencantumkan kebijakan pendidikan gratis, sejalan dengan visi gubernur membangun generasi bebas beban biaya.

Poin selanjutnya, fraksi juga memberi penekanan pada pentingnya pendidikan inklusif dan fasilitas ramah disabilitas di seluruh satuan pendidikan.

Pada poin kelima, fraksi memberi apresiasi terhadap sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan kreatif.

Poin keenam disampaikan kesepahaman bahwa pendidikan harus melahirkan generasi cerdas secara intelektual sekaligus berkarakter dan peduli lingkungan.

Sedangkan pada poin ketujuh, fraksi memberi dorongan agar pembahasan ranperda dilanjutkan melalui Panitia Khusus (Pansus) demi efektivitas pembahasan yang fokus dan solutif.

“Fraksi PKB berkomitmen mendorong pendidikan Kaltim menjadi sistem yang kuat, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Pendidikan adalah tiket menuju masa depan,” tegas Sulasih.

Rapat Paripurna ini menjadi momentum penyelarasan visi antara DPRD dan Pemprov Kaltim agar membentuk regulasi pendidikan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Pembaruan ranperda diharapkan tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga pijakan membangun pendidikan yang inklusif, relevan, dan berdaya tahan terhadap tantangan global maupun lokal. (yud/adv/dprd)

---