Rp 19,5 Miliar Untuk Penanganan Masalah Sosial

SAMARINDA – vivaborneo.com, Alokasi dana pemerintah yang disiapkan tahun ini untuk penanganan berbagai permasalahan  sosial melalui Dinas Sosial Kaltim berjumlah Rp 19,5 miliar. Dari sisi nominal, jumlah tersebut memang cukup besar, tetapi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang potensial terjadi di Kaltim, jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan.

“Dana tersebut berasal dari dana dekonsentrasi sebesar Rp 12,25 miliar, dana tugas perbantuan Rp 3,48 miliar dan DIPA pusat untuk Kaltim Rp 3,85 miliar,” kata Kepala Dinas Sosial Kaltim, H Bere Ali didampingi Kabid. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Farida Ariyani, di ruang kerjanya, Rabu (6/7).

Potensi permasalahan Kaltim bisa dilihat dari kecenderungan peningkatan jumlah penduduk yang pertumbuhannya berada diatas rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk nasional. Pertumbuhan penduduk nasional hanya sekitar 2,8 persen pertahun, sementara pertumbuhan penduduk Kaltim telah mencapai 3,82 persen.

Dari pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut hanya 1,4 persen yang disebabkan oleh tingkat kelahiran. Sementara 2,42 persen berasal dari migrasi penduduk dari luar Kaltim. Tingginya arus masuk masyarakat luar daerah tersebut menjadi potensi besar terciptanya berbagai permasalahan baru di Kaltim.

“Kaltim ini ibarat gula. Banyak yang suka dan kemudian menjadikannya target tujuan.   Mereka yang datang, umumnya  adalah para pencari kerja dan keluarganya,” ungkap Bere Ali.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri di Kaltim  merupakan daya tarik para pencari kerja. Mereka berpikir mudah mencari kerja di Kaltim. Padahal menurut Bere Ali, umumnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim memerlukan tenaga-tenaga skill terdidik dari berbagai latar pendidikan.

Perlahan berbagai persoalan akan bermunculan ketika para pendatang tidak memiliki kemampuan sesuai harapan pasar kerja di daerah ini. Mereka akan menganggur dengan kompleksitas permasalahan bersama keluarga mereka. Permasalahan yang akan berkembang selanjutnya jumlah orang miskin dan pengangguran akan bertambah,  pengemis dan gelandangan meningkat plus berbagai persoalan sosial lainnya.

Sebagai daerah penghasil devisa terbesar di Indonesia, Kaltim seharusnya tidak harus dihadapkan dengan persoalan-persoalan semacam ini. Karena itu lanjut Bere Ali, alokasi penanganan dan antisipasi permasalahan-permasalahan sosial tersebut ke depan perlu ditingkatkan dan pemerintah pusat harus memberi perhatian secara lebih khusus.

“Tanggung jawab ini harus kita perjuangkan bersama karena kita ingin masyarakat Kaltim ke depan bisa  lebih sejahtera dan Kaltim tetap berada dalam kondisi yang aman dan kondusif tidak terganggu oleh permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat,” bebernya.

Dengan begitu, maka target  pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah serta pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Kaltim bisa lebih mudah direalisasikan. (vb/sam)

---