Siswa SLB di Kaltim Kini Nikmati Pendidikan Gratis Lewat Gratispol

SAMARINDA — Pendidikan inklusif kini bukan lagi sekadar wacana di Kalimantan Timur. Melalui program Gratispol, Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan layanan pendidikan gratis tidak hanya menyasar siswa SMA dan SMK, tetapi juga menjangkau anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Langkah ini menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim membuka akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan, tanpa terkecuali. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menegaskan, sesuai kewenangan, pihaknya memang bertanggung jawab atas seluruh jenjang SMA, SMK, dan SLB.

“Program pendidikan gratis ini merupakan bentuk komitmen dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mencakup seluruh jenjang di bawah wewenang kami, termasuk SLB,” jelas Armin, Jumat (11/7/25).

Saat ini, ada 11 SLB yang dikelola Pemprov Kaltim dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Seluruhnya sudah masuk sebagai penerima manfaat Gratispol dengan prosedur pendaftaran yang sama seperti SMA dan SMK. Bahkan lulusan setara SMP di SLB tetap dapat melanjutkan ke jenjang SLB berikutnya dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.

“Semua layanan pendidikan kami perlakukan secara setara, termasuk bagi SLB. Tidak ada perbedaan perlakuan dalam hal dukungan,” tegas Armin.

Namun keseriusan pemerintah tidak berhenti pada pembebasan biaya pendidikan saja. Disdikbud Kaltim juga memprioritaskan peningkatan kualitas tenaga pengajar SLB, karena pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus memerlukan metode dan kompetensi yang khusus pula.

“Kami memberikan perhatian lebih kepada guru-guru SLB, salah satunya melalui program peningkatan kualitas dengan menyekolahkan mereka ke Universitas Negeri Surabaya (UNESA),” ungkap Armin.

Dirinya tak menampik masih ada pekerjaan rumah besar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum meratanya tenaga pengajar berlatar belakang pendidikan luar biasa di SLB.

“Memang masih banyak tenaga pendidik di SLB yang belum berasal dari jurusan pendidikan luar biasa. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemprov Kaltim berharap tidak ada lagi sekat antara siswa reguler dan anak-anak berkebutuhan khusus menyangkut akses pendidikan. Semua sama-sama mendapatkan hak belajar yang layak, bermutu, dan ditanggung negara. (yud/adv diskominfo kaltim)

---