Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Sorotan dalam Pengesahan Raperda Pertanggung jawaban APBD Kaltim 2024

SAMARINDA — Proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 menjadi momentum penting memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam Rapat Paripurna ke-27 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung DPRD, Senin (28/7/25).

Ia menegaskan, persetujuan bersama atas Raperda ini mencerminkan sinergi positif antara Pemerintah Provinsi dan DPRD sebagai representasi rakyat.

“Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2024 ini merupakan satu proses politik, teknokratik, dan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak,” katanya.

Menurutnya, proses pengesahan tersebut diawali dari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah hingga serangkaian rapat paripurna, mulai dari penyampaian nota keuangan hingga jawaban pemerintah atas pandangan fraksi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan insan pers yang ikut mendukung keberhasilan pembahasan Raperda tersebut.

“Ini adalah wujud komitmen kita bersama dalam membangun Kalimantan Timur yang lebih baik,” ujarnya.

Raperda ini akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri agar dievaluasi sesuai mekanisme perundang-undangan sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Ia menilai, regulasi ini akan menjadi landasan hukum yang strategis penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik di Kalimantan Timur.

“Rapat paripurna persetujuan bersama ini digelar agar memberikan dasar hukum yang jelas sekaligus mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang taat atas peraturan perundangan, akuntabel, efektif, efisien, ekonomis, dan transparan, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya masukan dan pengawasan konstruktif dari DPRD sebagai bentuk kemitraan yang sehat dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab.

Ia juga menyatakan, seluruh rekomendasi dan evaluasi yang diberikan DPRD akan menjadi pedoman penting agar perbaikan ke depan.

“Ucapan syukur kami sampaikan atas kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan DPRD Kalimantan Timur yang selalu terjalin harmonis. Sinergi ini berperan besar dalam mengatasi tantangan serta hambatan pelaksanaan pembangunan di Kaltim,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

---