Anggota DPRD Kaltim Desak Reformasi Rekrutmen Dokter Spesialis

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menilai rumitnya prosedur rekrutmen menjadi hambatan utama pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Bumi Etam. Ia mendorong pemerintah daerah mengambil langkah terobosan agar tidak terus bergantung pada mekanisme pusat yang dinilainya terlalu birokratis.

“Persoalannya bukan semata-mata pada jumlah dokter yang tersedia, tetapi juga pada sistem perekrutan yang terlalu panjang dan kompleks. Ketika daerah membutuhkan tenaga medis segera, proses administratif justru menjadi kendala utama,” jelas Sarkowi, Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, sistem yang masih terpusat dan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) seringkali menghambat respons cepat, terutama agar memenuhi kebutuhan di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T). Padahal, Pemprov Kaltim telah membuka formasi khusus bagi dokter spesialis agar bertugas di daerah tersebut.

“Kondisi ini cukup memprihatinkan. Meski formasi dibuka secara khusus untuk wilayah tertentu, minat pendaftar tetap tidak meningkat. Ini bisa jadi karena lokasi penempatan yang dianggap kurang menarik, atau karena prosesnya terlalu panjang dan menyulitkan,” ujarnya.

Ia menilai perlu ada reformasi menyeluruh pada perekrutan, termasuk kebijakan afirmatif bagi lulusan kedokteran asal daerah 3T. Ia yakin, keterikatan emosional dengan kampung halaman akan membuat mereka lebih bertahan mengabdi.

“Anak-anak dari daerah 3T umumnya memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan kampung halamannya. Jika diberikan afirmasi dan didukung dengan pelatihan serta pembinaan yang memadai, mereka cenderung lebih bertahan untuk mengabdi di sana,” terangnya.

Ia juga mendorong peran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman untuk menciptakan skema rekrutmen berbasis daerah yang relevan dengan kebutuhan Kaltim. Program bantuan pendidikan seperti Gratispol, lanjutnya, sebaiknya diarahkan agar mencetak tenaga medis yang siap bertugas di wilayah terpencil.

Ia menegaskan, tanggung jawab mencetak tenaga kesehatan tidak hanya berada di pemerintah, tetapi juga masyarakat.

“Apabila kita terus bergantung pada skema pusat yang birokratis, maka persoalan ini akan terus berlarut. Diperlukan terobosan dan inisiatif dari pemerintah daerah agar solusi bisa segera diwujudkan,” pungkasnya.

DPRD Kaltim, berkomitmen mendorong kebijakan afirmatif dan penganggaran terarah agar mempercepat pemerataan tenaga kesehatan, demi memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di pelosok, mendapatkan layanan medis setara. (yud/adv/dprd)

---