BPKP2DT Kaltim Inventarisir Lembaga Ekonomi di Perbatasan

SAMARINDA – vivaborneo.com, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim melalui Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha melakukan kegiatan pendataan terhadap lembaga-lembaga ekonomi di kawasan perbatasan Kaltim.

“Sesuai instruksi Gubernur Kaltim  Awang Faroek Ishak agar lembada-lembaga ekonomi di daerah mampu mendorng serta meningkatkan perekonomian masyarakat daerah pedalaman dan perbatasan, maka BPKP2DT Kaltim menginventarisir lembaga-lembaga tersebut,” kata Kepala BPKP2DT Kaltim Adri Paton , didampingi Kepala Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Diddy Rusdiansyah.

Menurut dia, lembaga-lembaga ekonomi yang dimaksudkan gubernur tersebut diantaranya lembaga perbankan, kantor pos dan koperasi serta pegadaian. Namun, lembaga-lembaga tersebut keberadaanya masih sangat terbatas keberadaannya hingga saat ini.

Hal ini disebabkan kondisi geografis atau kewilayahan yang terlalu luas, sementara itu kondisi masyarakat yang tersebar bahkan terpencar dengan jumlah yang sedikit. Padahal, sebagain besar daerah-daerah yang terpencil dan  perbatasan tersebut memiliki potensi besar.

Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi tersebut menjadi indikasi kalau perekonomian di perbatasan itu tumbuh. Sebab, alasan yang realistis bahwa tidak mungkin lembaga ekonomi tersebut masuk ke suatu daerah kalau tidak memberikan keuntungan.

“Lembaga-lembaga ekonomi itu orientasinya adalah untung dan rugi. Karenanya, keberadaannya di suatu wilayah di kawasan perbatasan tentu memberikan indikasi bahwa perekonomian masyarakat itu mengalami pertumbuhan yang baik dan tentu memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan tersebut,” jelasnya.

Contoh, keberadaan lembaga keuangan di kecamatan-kecamatan kawasan perbatasan, baik Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim yang merupakan lembaga keuangan milik daerah maupun Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI)  serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan lembaga keuangan nasional.

Semuanya dinilai mampu mendorong terciptanya lapangan usaha bahkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat melalui ketersediaan dana yang dimilikinya melalui penyaluran kredit usaha yang telah menjadi program pemerintah.

“Umumnya kantor pos berada di sebagian besar kecamatan di perbatasan, sedangkan perbankan berada di Sebatik Nunukan dan Long Pahangai. Namun untuk kantor pos masih sistem gabung, misalnya kantor pos Sebatik untuk Sebatik Barat dan Sebatik Induk, Nunukan untuk Nunukan untuk Nunukan dan Nunukan Selatan. Sedangkan Kutai Barat antara Long Pahangai dengan Long Apari dipusatkan  Long Pahangai, Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Kayan Selatan gabung di Kayan Hilir, namun di Kecamatan Bahau Hulu belum ada,” ujar Diddy Rusdiansyah. (vb/mas)

---