Ditjen Bina Desa Pemdes Kemendagri Pantau Pelaksanaan Pilkades Serentak

BATU – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) memantau secara virtual via zoom meeting pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kota Batu. Pemantauan virtual dipimpin oleh Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa (PAPD), Aferi S. Fudail, Minggu (28/3/2022).

Pemantauan ini diikuti oleh Forkopimda Kota Batu, Forkopimda Kota Blitar dan berbagai Kota/Kabupaten lainnya.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo, berharap Pemerintah Kota Batu tetap waspada dan tidak lengah terhadap pandemi Covid-19. Terutama di tengah kemunculan kasus Omicron BA.4 dan BA.5 dengan memperkuat PPKM mikro melalui pengoptimalan posko desa, tetap mendorong penerapan 5M, mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 khususnya vaksin booster, dan tetap melakukan pemantauan kondisi penyebaran Covid-19 pasca pelaksanaan pilkades serentak.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, melaporkan tentang pelaksanaan Pilkades Serentak di Kota Batu yang dilaksanakan di lima desa dengan 20 calon kepala desa. Untuk total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di lima desa peserta pilkades serentak ada sebanyak 26.830 pemilih. Di Desa Pandanrejo terdapat 4.610 pemilih, Desa Pesanggrahan 9.736 pemilih, Desa Bulukerto 4.949 pemilih, Desa Sumbergondo 3.253 pemilih, dan Desa Sumberbrantas 3.535 pemilih. Pemkot Batu juga telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp850 juta untuk mendukung pelaksanaan pilkades. Selain itu, juga dialokasikan anggaran Rp350 juta dari APBD.

Kapolres Kota Batu, AKBP Oskar Syamsudin, menjelaskan tentang pengamanan Pilkades serentak yang melibatkan 300 Personel Polri, 132 Personel TNI, 100 Personel Satpol PP dan 396 Personel Linmas. Total personel pengamanan yang dikerahkan sejumlah 928 personil.

“Semua kita libatkan, yang kita kedepankan adalah upaya preemptive dan preventive,” kata Oskar.

Polisi juga menentukan pola pengamanan yang akan dilakukan saat pilkades. Dimana terdapat 2 personel Polri, 1 personel TNI dan 4 anggota Linmas di setiap tempat pemungutan suara (TPS) berstatus rawan. Sedangkan untuk TPS yang kurang rawan akan mendapatkan 1 Personil Polri, 1 Personil TNI dan 1 Anggota Linmas.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo, mengatakan, kerapatan pemilih saat pemungutan suara sangat perlu diperhatikan.

“Sudah sangat bagus, lokasi terbuka, suasana mendukung, sirkulasi udara yang bagus dapat menjadi faktor penghambat covid-19. Namun, kerapatan pemilihnya yang perlu diperhatikan. Tolong diatur jangan sampai ada yang menumpuk, tetap diatur irama dan sirkulasi yang datang ke TPS,” tegas Yusharto Huntoyungo. (Buang Supeno)

---