DPRD dan OPD Kebut Bahas APBD-P 2019

Balikpapan – DPRD Balikpapan bersama Pemkot Balikpapan terus mengebut Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Ini dilakukan karena waktu masa jabatan 45 anggota dewan Balikpapan tinggal menghitung hari saja.

“Ya kan karena waktu masalahnya. Harus selesai dua minggu sebelum pelantikan. Makanya dikebut. Harus ada persetujuan bersama sebelum pelantikan,” ujar Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Azis, Jumat (2/8/2019).

Thohari Azis mengatakan, pengalokasian anggaran prioritas terdapat di bidang pendidikan dari legislator Balikpapan. Begitu pun bidang kesehatan dan penanganan banjir.

“Saya masih konsentrasi bersama rekan-rekan masalah pendidikan, banjir dan kesehatan di APBD Murni nanti. Kita tahu karena jadi masalah terus,” ujarnya.

Menurutnya, polemik soal sistem zonasi sekolah jadi tema hangat saat pembahasan anggaran hingga Kamis (1/8) tengah malam tadi.

Menurut Thohari Azis, Dinas Pendidikan harus punya kajian mengenai sekolah yang mau ditambah di Balikpapan. Mulai dari penentuan lokasi, hingga koordinasi dengan Dinas Kependudukan soal data kependudukan di seluruh kelurahan di Balikpapan.

“Sistem zonasi, kasihan kita melihat masyarakat akhirnya ada yang masih gak dapat sekolah, ada yang dapat sekolah tapi jauh. Kondisi terburuk tahun ini. Ke depan fokus pendidikan. Jadi atensi,” tegas Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Azis.

Sementara itu Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menjelaskan, jika pembahasan tersebut memang harus dikebut. Dalam rapat pembahasan masing-masing OPD bergantian memaparkan semua rencana kegiatannya di APBD-P.

“Waktunya sudah sangat dekat, selain itu pada Peraturan Presiden (Perpres) mengatur dua minggu sebelum pelantikan anggota DPRD. Memang butuh waktu yang sangat panjang, karena satu persatu OPD memaparkan program kerjanya kemudian bahas bersama-sama. Sampai tengah malam selesainya,” ujar Abdulloh.

Usai pembahasan APBDP, pihaknya mengaku masih akan terus maraton melakukan pembahasan APBD murni. (an/ad)

---