DPRD Kaltim Minta BGN Tawarkan Insentif agar Swasta Mau Terlibat Bangun SPPG

SAMARINDA — Program pembangunan 350 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Timur oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dipandang penting agar meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan adanya potensi hambatan serius jika sektor swasta tidak diberi insentif yang memadai agar ikut serta.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai partisipasi swasta pada program ini sangat bergantung pada daya tarik investasi.

“Secara konsep, rencana ini tentu sangat positif. Namun, jika tidak ada daya tarik investasi yang memadai, khususnya dari sisi insentif, tentu sulit bagi pelaku usaha agar turut ambil bagian. Perhitungan ekonomi mereka sangat detail, dan dana yang dianggarkan saat ini belum mencukupi agar membangun dapur penyedia layanan gizi gratis dengan standar yang dibutuhkan,” jelasnya, Sabtu (9/8/25).

Ia menilai tantangan akan semakin besar jika pembangunan diarahkan ke daerah terpencil. Menurutnya, biaya logistik dan keterbatasan infrastruktur harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

“Kawasan perkotaan, kemungkinan masih bisa berjalan. Namun, jika dibangun di daerah terpencil, dibutuhkan tambahan fasilitas pendukung dan biaya distribusi yang besar. Anggaran yang tersedia saat ini jelas belum mencakup kebutuhan tersebut,” katanya.

Meski sebagian pelaku usaha menyambut baik inisiatif SPPG, persyaratan teknis yang terlalu ketat dan pembiayaan minim membuat keterlibatan mereka belum maksimal.

“Dengan pembiayaan per porsi yang hanya Rp15 ribu di mana Rp10 ribu dialokasikan pada bahan pangan dan Rp5 ribu biaya operasional akan sangat sulit jika desain teknisnya tetap kaku. Kondisi ini membuat sektor swasta enggan terlibat karena margin keuntungannya sangat tipis,” jelasnya.

Ia mendorong BGN untuk merevisi aspek pembiayaan dan model pembangunan. Ia mengusulkan standar yang lebih fleksibel, berbeda antara wilayah urban dan rural, serta desain modular yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

“Standar pembangunan seharusnya dibuat modular dan disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing. Dengan regulasi yang lebih fleksibel dan skema pendanaan yang disesuaikan, saya optimistis akan lebih banyak pihak swasta yang bersedia turut berpartisipasi,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

---