DPRD Kaltim Sebut Pendidikan Berkualitas Harus Menjangkau Kelompok Rentan dan Terpinggirkan

SAMARINDA — Di tengah geliat pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur, Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengingatkan agar kebijakan yang dibuat tidak melupakan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, anak-anak terlantar, dan warga di daerah terisolasi.

Fuad menegaskan, kehadiran negara pada sektor pendidikan semestinya dirasakan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini masih terpinggirkan dari akses layanan dasar.

“Pendidikan yang layak tidak hanya diukur dari jumlah sekolah atau tingkat partisipasi. Yang terpenting adalah sejauh mana akses itu terbuka bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan,” ujarnya, Kamis (7/8/25).

Menurutnya, masih banyak kelompok yang terabaikan pada sistem pendidikan saat ini. Salah satunya adalah penyandang disabilitas, yang menurutnya belum memperoleh perlakuan adil dalam kebijakan maupun penganggaran pembangunan sektor pendidikan.

“Kita tidak bisa terus memposisikan penyandang disabilitas sebagai sekadar pelengkap dalam agenda pembangunan. Harus ada komitmen nyata yang terukur,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak semata-mata menekankan aspek akademik, tetapi juga berfungsi membentuk karakter dan memperkuat akar budaya lokal. Ia percaya, pendidikan yang menghargai nilai-nilai kearifan lokal akan melahirkan generasi yang lebih tangguh.

“Pendidikan seharusnya melahirkan generasi yang memiliki daya saing, namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Warisan budaya bukan sekadar masa lalu, tapi bekal penting menghadapi masa depan,” imbuhnya.

Ia menyoroti persoalan mutu pendidikan yang belum merata. Rendahnya tingkat sertifikasi tenaga pendidik di daerah disebutnya sebagai salah satu penyebab utama kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah pusat dan pinggiran.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya memperluas jangkauan digitalisasi pendidikan hingga ke pelosok. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tak boleh hanya dinikmati warga perkotaan, tapi harus menyentuh masyarakat di wilayah pedalaman.

“Digitalisasi harus menjadi alat pemerataan, bukan malah memperlebar jurang ketimpangan. Masyarakat di wilayah pedalaman pun berhak menikmati kemajuan teknologi,” tandasnya.

Ia menegaskan, keberpihakan pada kelompok paling rentan adalah esensi utama dari pembangunan yang adil dan inklusif. Negara harus benar-benar hadir dalam bentuk nyata yang dapat dirasakan mereka.

“Jika negara hadir, kehadiran itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan dan sering terabaikan,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

---