GratisPol, Terobosan Pemprov Kaltim Ringankan Beban Biaya Perumahan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi memperkenalkan program GratisPol, sebuah kebijakan baru yang menanggung biaya administrasi pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui program ini, setiap pembeli rumah bersubsidi akan mendapatkan keringanan biaya hingga Rp10 juta yang biasanya harus dikeluarkan di awal transaksi.

Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyebutkan,  biaya yang ditanggung pemerintah meliputi sejumlah komponen penting seperti akta jual-beli, jasa notaris, biaya provisi bank, hingga balik nama sertifikat.

“Langkah ini diambil agar masyarakat lebih mudah mengakses rumah layak huni tanpa harus menanggung beban tambahan di luar harga rumah,” ungkapnya saat jumpa pers di Samarinda, Jumat (29/8/2025).

Dalam APBD Perubahan 2025, Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp10 miliar untuk mendukung 1.000 unit rumah bersubsidi. Tahun depan, melalui APBD Murni 2026, pemerintah menyiapkan tambahan Rp20 miliar untuk membantu sekitar 2.000 unit rumah lagi. Skema ini disesuaikan dengan tingginya kebutuhan perumahan di Kaltim, yang pada 2024 tercatat mencapai 2.000 unit rumah bersubsidi terjual.

Menurut Aji, program ini diharapkan menjadi jawaban atas kendala utama masyarakat saat membeli rumah, yaitu biaya awal yang relatif besar. Dengan adanya subsidi administrasi, masyarakat kini cukup fokus menyiapkan cicilan bulanan sesuai kemampuan masing-masing.

Pelaksanaan GratisPol dilakukan bersama pengembang perumahan yang telah bermitra dengan Pemprov Kaltim. Proses pendaftaran cukup dilakukan melalui pengembang, sementara pengajuan subsidi ke pemerintah akan difasilitasi langsung pihak pengembang. Untuk mempermudah pencarian rumah, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi Sikumbang, sebuah platform milik Kementerian PUPR yang menampilkan data rumah subsidi secara real-time.

Selain menggandeng pengembang, Pemprov Kaltim juga melibatkan perbankan. Keempat bank tersebut akan menyalurkan kredit pemilikan rumah bersubsidi dengan tenor pembayaran 10 hingga 20 tahun.

“Empat bank telah resmi bekerja sama, yaitu BTN, BTN Syariah, Bank Mandiri, dan Bankaltimtara,” tambahnya.

Menariknya, program ini tidak hanya terbuka bagi pekerja dengan penghasilan tetap, tetapi juga bagi mereka yang berpenghasilan tidak tetap. Selama calon debitur bisa membuktikan kesanggupan membayar cicilan secara rutin, bank tetap memberi peluang untuk mengakses fasilitas KPR bersubsidi.

Aji menegaskan, GratisPol bukan hanya sekadar program bantuan, tetapi juga strategi untuk menggerakkan sektor properti dan mendorong perekonomian daerah.

“Kami ingin menghadirkan solusi nyata, agar semakin banyak keluarga di Kaltim yang bisa segera memiliki hunian layak dan nyaman,” tandasnya. (lia)

---