Hotel di Kaltim Bersiap Rebut Peluang dari Kegiatan Pemerintah

SAMARINDA — Industri perhotelan di Kalimantan Timur kembali melihat peluang bangkit setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mencabut larangan penyelenggaraan kegiatan instansi pemerintah di hotel. Kebijakan ini membawa angin segar bagi pelaku usaha yang sebelumnya terpukul akibat pembatasan anggaran pemerintah.

Selama larangan tersebut berlaku, banyak hotel kehilangan salah satu sumber pendapatan utama mereka, yakni penyelenggaraan kegiatan kedinasan. Kondisi ini paling terasa bagi hotel-hotel yang selama ini mengandalkan kerja sama dengan lembaga pemerintahan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut positif langkah Kemendagri. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi sinyal kepedulian pemerintah pusat terhadap dinamika ekonomi daerah.

“Pemerintah kini memberikan ruang bagi instansi agar kembali mengadakan kegiatan di hotel. Ini adalah bentuk perhatian terhadap aspirasi pelaku usaha yang sebelumnya kehilangan pasar akibat kebijakan tersebut,” ujar Sarkowi, Sabtu (9/8/2025).

Dirinya memahami larangan sebelumnya diterapkan demi efisiensi anggaran. Namun, ia menilai dampaknya terhadap sektor jasa cukup besar, khususnya bagi hotel yang kehilangan sumber pemasukan andalan.

Dengan terbukanya kembali peluang kerja sama, ia mendorong pelaku usaha perhotelan agar menyesuaikan harga dan layanan agar tetap sesuai kemampuan anggaran pemerintah.

“Ini saat yang tepat agar membangun pola kemitraan yang lebih fleksibel. Dunia usaha harus mampu menyesuaikan diri. Paket kegiatan maupun nilai anggarannya bisa disesuaikan selama prinsip saling menguntungkan tetap dijaga,” katanya.

Ia juga mengingatkan, kebijakan ini dimanfaatkan secara bijak, bukan sekadar membuka ruang transaksi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja produktif dan mendukung kinerja lembaga pemerintahan.

Ia memandang keputusan Kemendagri ini sebagai momentum agar mempererat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal.

“Yang diutamakan bukan hanya soal perputaran uang, tetapi membangun kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan dunia usaha. Ini tentang bagaimana memanfaatkan anggaran secara efektif dan memberikan dampak positif yang lebih luas,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

---