Kemenag Kaltim Tegaskan Pengawasan Internal Ponpes Harus Ketat

SAMARINDA – Kasus pelecehan yang terjadi di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kalimantan Timur manjadi perhatian  Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim. Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, H. Abdul Khaliq, menegaskan perlunya pengawasan internal yang lebih ketat di setiap pesantren agar peristiwa serupa tidak terulang.

Menurut Khaliq, tanggung jawab utama berada di tangan pimpinan pesantren, ustaz, dan kiai. Mereka diminta tegas menindak setiap pelanggaran yang terjadi, serta tidak menutupi kasus yang muncul.

“Kalau ada kejadian, jangan ditutupi. Harus segera ditangani agar tidak merugikan para santri maupun nama baik pesantren,” tegas Khaliq saat ditemui di Kantor Kemenag Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Selasa (19/8/2025).

Sebagai tindak lanjut, Kemenag Kaltim telah menurunkan tim dari bidang pendidikan madrasah dan pesantren untuk melakukan koordinasi dengan pengurus ponpes. Tim ini juga bertugas memastikan sistem pembinaan dan pengawasan diinternal pesantren diperkuat.

Khaliq menyadari, kasus di pesantren kerap menimbulkan desakan dari masyarakat agar lembaga ditutup. Namun, ia menegaskan penutupan bukan solusi yang tepat. Pesantren, katanya, tetap merupakan lembaga penting yang telah mendidik ribuan santri.

“Kalau ada pelanggaran, yang harus ditindak adalah oknum pelaku, bukan lembaganya,” tegasnya.

Kepada orang tua, Khaliq juga berpesan agar lebih selektif dalam memilih lembaga pendidikan untuk anak. Ia menyarankan masyarakat memastikan pesantren yang dipilih memiliki izin resmi dan rekam jejak yang baik, sehingga lebih mudah diawasi dan dipercaya.

Kemenag Kaltim berkomitmen terus memperkuat pembinaan dan pengawasan di seluruh pesantren di daerah ini.

“Kami ingin pesantren tetap menjadi tempat pendidikan agama dan moral yang aman, nyaman, serta dipercaya masyarakat,” pungkas Khaliq. (lia/rini damayanti)

---