Kota Balikpapan Didorong Reformasi Tata Kelola Lingkungan untuk Atasi Banjir

SAMARINDA – Persoalan banjir yang masih kerap melanda Kota Balikpapan mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo. Legislator asal daerah pemilihan Balikpapan itu menilai, solusi banjir harus dimulai dari penataan sistem drainase yang menyeluruh serta pengendalian alih fungsi lahan secara ketat.

“Penanganan masalah banjir tidak bisa dilakukan setengah hati. Pembenahan drainase wajib dilakukan, begitu pula pengaturan alih fungsi lahan harus ditertibkan,” ujar Sigit, Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, Balikpapan memiliki peluang memperbaiki kualitas pengelolaan lingkungan dengan belajar dari daerah dan negara yang sukses mengatasi banjir. Ia mencontohkan pembesaran dimensi drainase di Samarinda, serta sistem kanal dan gorong-gorong bawah tanah yang terkelola baik di Belanda.

“Kita bisa melihat langkah Kota Samarinda yang sudah mulai memperbesar dimensi saluran drainase. Di luar negeri seperti Belanda, sistem gorong-gorong bawah tanah dan kanal dikelola secara rapi dan terjaga kebersihannya,” ungkapnya.

Ia menilai, banjir di Balikpapan bukan semata akibat curah hujan, tetapi juga lemahnya pengaturan tata ruang serta pembangunan permukiman baru yang kerap mengabaikan lingkungan.

“Alih fungsi lahan di Balikpapan memang bukan pertambangan, melainkan kawasan permukiman. Hal ini harus diatur secara ketat dalam rencana tata ruang kota. Pengendalian RTRW dan detail tata ruang perlu diperkuat supaya tidak memicu bencana lingkungan,” katanya.

Meski mengapresiasi perbaikan di beberapa titik rawan banjir seperti di kawasan Puskip, ia menegaskan upaya harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Pembangunan kanal, parit, serta saluran bawah tanah harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai tindakan baru diambil setelah genangan air muncul,” jelasnya.

Selain infrastruktur, dirinya menekankan peran masyarakat menjaga kebersihan dan mengelola sampah.

“Membuang sampah sembarangan jelas harus dihindari. Masyarakat perlu mulai menerapkan pemilahan sampah dari rumah. Bank sampah bukan sekadar program tren, tetapi solusi nyata. Bahkan Balikpapan pernah menjadi pelopor di bidang ini,” bebernya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim pada penanganan banjir dan perbaikan kawasan kumuh, termasuk pembangunan saluran pembuangan air ke laut di kawasan BSB serta bantuan pipanisasi air bersih.

“Pemerintah provinsi selalu hadir untuk memberikan dukungan bagi kota-kota di Kaltim, karena pada akhirnya yang diutamakan adalah pelayanan kepada masyarakat. Kami di DPRD pasti akan mendukung setiap program yang berpihak pada lingkungan dan kepentingan rakyat,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

---