KPw BI Kaltim Koordinasi Implementasi KKP dan QRIS Antarnegara

SAMARINDA – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur melakukan penguatan koordinasi dengan Himbara dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltim untuk memperlancar implementasi KKP Domestik dan QRIS antarnegara terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

“Sementara terkait dengan QRIS antarnegara, KPwBI Kaltim akan mendukung penggunaan QRIS di lokasi pariwisata unggulan daerah Kaltim serta terus berupaya meningkatkan perluasan penggunaan QRIS,” kata Kepala KPw BI Kaltim Rizky Perdana Gozali melalui rilis yang disampaikan kepada media ini menindaklanjuti peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS antarnegara

Dalam percepatan penggunaan QRIS, KPw BI Provinsi Kalimantan Timur melakukan perluasan dan percepatan sosialisasi, edukasi dan fasilitasi kepada komunitas-komunitas antara lain para pelaku UMKM, ASN, mahasiswa, penerima Bansos, dan masyarakat secara umum. Disamping berkoordinasi dengan seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltim dalam upaya percepatan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi serta belanja pemerintah daerah guna memfasilitasi layanan pemerintah yang lebih cepat, murah, mudah, aman dan handal.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia (GBI), Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut B. Panjaitan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS antarnegara,  Senin (29/8/2022).

Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dilakukan untuk memfasilitasi pembelian baranp dan jasa pemerintah pusat dan daerah sekaligus untuk mendukunp Gerakan Banpga Buatan Indonesia (GBBI). Sementara itu, peluncuran QRIS Antaregara dilakukan dalam ranpka mendukung memperkuat implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 sekaligus mendukung interkoneksi pembayaran antarnepara.

Dalam laporannya, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menyampaikan, peluncuran KKP Domestik ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah dengan biaya transaksi yang lebih murah, memberikan kemudahan untuk belanja produk UMKM yang merupakan bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), dan sejalan dengan arahan Presiden RI melalui Inpres No. 2 tahun 2022 yaitu penggunaan transaksi nontunai dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Disampaikan jupa bahwa KKP domestik menjadi penting untuk sepera diimplementasikan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN dalam rangka transparansi dan memberikan kemudahan di dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah, serta percepatan pembayaran ke UMKM. Untuk percepatan dan perluasan KKP Domestik di daerah diperlukan peran KPwDN Bank Indonesia serta Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia (GBI) menyampaikan peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk mengakselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) Nasional, serta penguatan kerja sama internasional khususnya pariwisata di ASEAN. Peluncuran kedua acara ini sekaligus sebagai program digitalisasi sistem pembayaran Bank Indonesia yang sudah diluncurkan sejak Mei 2019 melalui BSPI 2025.

Dengan peluncuran QRIS Antarnegara hari ini, menandakan pembayaran QR antarnegara mulai secara penuh diimplementasikan dengan Thailand. Sementara itu untuk Malaysia berada dalam fase piloting sejak 26 Januari 2022 dan rencana inisiasi dengan Singapura pada Agustus 2022.

Sementara Presiden RI, Joko Widodo memberikan arahan agar perbankan khususnya Himbara untuk mendampingi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, untuk segera menggunakan KKP Domestik sehingga terjadi percepatan pembayaran.

Sementara itu untuk QRIS, interkoneksi antarnegara diharapkan akan mempermudah UMKM dan pariwisata Indonesia untuk berhubungan dengan negara-negara Iain yang akan mendorong efisiensi, dimana Indonesia tidak hanya berperan sebagai pasar dan pengguna, melainkan juga memiliki sebuah platform aplikasi yang nantinya akan memiliki pengguna yang semakin banyak. Lebih lanjut, Joko Widodo mengarahkan agar seluruh belanja pemerintah dan BUMN menuju pada pembelian produk-produk dalam negeri. Karena akan sangat disayangkan apabila dibelanjakan untuk produk-produk impor. (*)

---