Tagana Kaltim Harus Ada di Setiap Kabupaten/kota

SAMARINDA – vivaborneo.com – Tenaga sukarelawan yang tergabung dalam Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang dimiliki oleh kabupaten/kota dibawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Kaltim diharapkan dapat berperan aktif didalam setiap bencana baik sosial maupun  bencana alam. Hal itu  dikatakan Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek saat meninjau lokasi kebakaran Jl Dr Soetomo beberapa waktu lalu.Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dimiliki Kaltim yang tersebar di Sembilan kabupaten/kota saat ini berjumlah 644 orang. Kabupaten dan Kota yang belum membentuk Tagana adalah Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Tana Tidung, Berau, dan Malinau.

“Jumlah yang ada saat ini kalau bisa bertambah sepuluh kali lipat dari 644 anggota menjadi 6.444 orang dan harus tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim, jadi jika ada bencana merekalah yang harus siap sedia untuk terjun membantu korban,” harap Awang Faroek.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kaltim, H Bere Ali menjelaskan tugas Tagana sebagai sukarelawan adalah membantu pendataan, evakuasi, mendirikan tenda penampungan, tenda dapur umum dan pengumpulan bahan makanan.

“Jika  melihat keinginan Gubernur untuk membentuk Tagana di kabupaten/kota kita akan siap, begitu juga dengan rekrutmen dan pelatihan. Jadi tinggal komitmen kabupaten/kota saj ayang sangat diharapkan untuk membentuk Tagana ini,” ujarnya.

Menurutnya, selain dari kabupaten/kota, masyarakat yang tergabung dalam kelompok organisasi pemuda dan kemasyarakatan juga diberi peluang yang sama untuk dapat menjadi anggota Tagana dilingkungannya.

Didampingi Kepala Seksi Penanggulangan Bencana, Ayi Hikmat menjelaskan keberadaan Tagana dalam keadaan aman memang tidak terasa dampaknya, namun jika terjadi bencana, seperti kasus di Tarakan, maka Tagana sebenarnya sangat dibutuhkan perannya untuk mengevakuasi pengungsi, mendirikan dapur umum dan lain-lain.

“Jadi kita akan dorong kabupaten/kota yang belum memiliki Tagana untuk dapat membentuknya, karena Tagana yang ada merupakan rekrutmen dari Kementerian Sosial sepanjang 2006-2010. Sehingga, peran dari kabupaten/kota sangat diharapkan dukungannya,” harapnya.(vb/yul/fto;ist)

---