Wali Kota Batu Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Nasional

BATU – Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rakor berlangsung secara hybrid, diikuti secara virtual oleh Wali Kota Batu di Ruang Rapat Utama Balaikota Among Tani Batu, Selasa (30/8/2022).

Nampak hadir mendampingi Mendagri diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono. Dari tempat terpisah hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi H. Abdul Halim Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga turut hadir di sela-sela rapat G20 di Bali.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan dengan adanya pandemi COVID-19, semua negara, semua kepala daerah di Indonesia, sama-sama menghadapi krisis kesehatan yang sama besar untuk pertama kalinya. Bahkan terbesar dalam sejarah yang berlangsung selama dua tahun lebih dan saat ini juga belum selesai.

“Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita termasuk negara yang bisa mengendalikan COVID-19 dan survive secara ekonomi. Sebab semua kepala negara, kepala daerah, berada pada persoalan yang sama yaitu targetnya dalam menghadapi COVID-19 adalah bisa mengendalikan pandemi dengan berbagai indikatornya yang berdampak menurunnya kasus tersebut di bawah standar,” tutur Tito.

Tito Karnavian mengungkapkan  ekonomi Indonesia tumbuh relatif cukup baik. Namun ada hal yang perlu diwaspadai yaitu ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi pandemi COVID-19 dan ketidakmampuan negara lain menjaga ekonominya yang bisa berdampak ke Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari sistem globalisasi ekonomi.

“Ditambah lagi perang Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap perekonomian. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Dampak tersebut akan mengalir ke tiga saluran utama, antara lain harga komoditas yang lebih tinggi, ekonomi dan perdagangan akan terganggu serta berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian,” pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala BPS Margo Yuwono yang menjelaskan tentang statistik dan kondisi penyebab inflasi, berbagai capaian indikator makro ekonomi Indonesia sampai dengan semester I tahun 2022 ini menunjukan adanya perbaikan sampai dengan semester II tahun 2022.

“Menjadi catatan agar kita terus berupaya bersama-sama menjaga inflasi. Perlu waspada terhadap kenaikan harga komoditas bergejolak, komoditas yang diatur oleh pemerintah serta komoditas energi dan pangan yang diimpor (imported inflation),” tandasnya.

Kemudian Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, menjelaskan tentang mitigasi penanganan inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pangan (GNPIP) dan 7 kebijakan Bank Indonesia. Selanjutnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menjelaskan tentang kebijakan fiskal yang diambil oleh Kementerian Keuangan untuk menangani inflasi.

Acara lalu dilanjutkan dengan pemaparan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Kemudian Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhartono, dari Polri oleh Dirtipideksus BJP Whisnu Hermawan dan mewakili Panglima TNI adalah Marsda Andi Kustoro.

Tito menutup acara dengan menjelaskan bahwa nantinya setiap bulan, akan diumumkan inflasi Nasional dan inflasi per Provinsi serta Kab/Kota ke masyarakat luas seperti saat penanganan Covid-19. Tito berharap para Kepala Daerah bisa berkompetisi menunjukkan kinerja untuk menangani inflasi.

“Harapan kita dengan mekanisme seperti ini, inflasi dapat terkendali, masyarakat akan tenang dan kita bisa bekerja dengan baik,” tutup Tito.(Buang Supeno/adv)

---